KUPANG (Lenteratoday) - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penandatanganan dilakukan pada malam ramah tamah Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah di Hotel Harper, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (3/12/2024) malam.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah formal untuk mendukung program makan bergizi gratis.
Ia menilai program ini memiliki dampak positif jangka panjang maupun jangka pendek, khususnya untuk meningkatkan kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
“Program ini juga membangun kesadaran baru tentang kedaulatan pangan, yang jika dikelola dengan baik, akan meningkatkan ketahanan pangan nasional dan kesehatan anak bangsa,” ujar Prof. Haedar.
Muhammadiyah, lanjutnya, telah memulai program serupa dengan melibatkan Universitas Aisyiyah Yogyakarta serta Taman Kanak-Kanak Bustanul Athfal. Ke depan, pelaksanaannya akan diperluas melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat, serta melibatkan wilayah dan daerah di bawah PP Muhammadiyah.
Pilot Project
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan, saat ini Badan Gizi Nasional sedang melakukan proyek percontohan (pilot project) program makan bergizi gratis. Pilot project dilaksanakan di sejumlah provinsi dengan sasaran masing-masing lokasi 150 orang. Targetnya sudah ada 3 juta penerima manfaat pada Januari 2025.
“Pada April, jumlahnya akan semakin besar, begitu juga pada Juli. Program makan bergizi ini melayani seluruh masyarakat Indonesia. Kami akan mendirikan sekitar 30 ribu satuan pelayanan. Nah, untuk bisa mencakup wilayah seluas itu, kami perlu bermitra dengan berbagai pihak, termasuk Muhammadiyah yang memiliki jaringan luas di seluruh provinsi,” ujar Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, seusai penandatanganan.
Dadan menilai, jaringan Muhammadiyah yang tersebar dari Sabang hingga Merauke sangat mungkin dan mampu mendukung lancarnya program makan bergizi gratis. Selain Muhammadiyah, Badan Gizi juga juga melibatkan TNI, pondok pesantren Nahdlatul Ulama, koperasi, pemerintah daerah, dan sejumlah kementerian lainnya.
Reporter/Editor : M. Kamali
.jpg)
.jpg)
