
MALANG (Lenteratoday) - Hingga September 2024, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang baru mencapai Rp 2,8 triliun atau sekitar 57 persen, dari total anggaran belanja sebesar Rp 4,9 triliun.
Plt Bupati Malang, Didik Gatot Subroto menekankan perlunya percepatan penyerapan anggaran pada triwulan IV 2024 ini, untuk memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai rencana.
Didik menargetkan pada akhir Oktober 2024 ini, serapan anggaran telah mencapai di atas 65 persen.
"Awal Oktober kemarin, itu kami baru mengadakan rapat koordinasi. Jadi memang kami minta untuk penyerapan anggaran ini dimaksimalkan, harusnya nanti kami sudah di atas 65 persen serapannya," ujar Didik, Rabu(23/10/2024).
Didik menambahkan untuk mencapai target penyerapan yang optimal, berbagai regulasi harus dipatuhi oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, menyiapkan surat keputusan (SK) juga menjadi salah satu langkah krusial, dalam upaya mencapai target penyerapan anggaran belanja yang optimal.
"Dengan SK yang sudah siap, kami berharap semua tahapan dapat dilakukan secara tepat waktu. Sehingga serapan anggaran dapat meningkat, dan program pembangunan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkap Didik.
Namun, Didik mengaku untuk saat ini belum dapat menyampaikan data rinci mengenai OPD mana yang memiliki penyerapan anggaran paling tinggi atau terendah. Menurutnya, hal ini akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja masing-masing OPD, serta menentukan langkah strategis guna meningkatkan efisiensi penyerapan anggaran.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang, Yetty Nurhayati merincikan dari total anggaran yang telah disetujui dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), belanja operasional mendominasi serapan APBD. Dengan total Rp 2 triliun, yang meliputi gaji pegawai dan pembelian alat tulis kantor.
"Sedangkan, serapan untuk belanja modal melalui pembangunan fisik mencapai Rp 254 miliar, kemudian untuk belanja tidak terduga (BTT) mencapai Rp 2,2 miliar," jelas Yetty.
Yetty juga menyebutkan untuk meningkatkan serapan anggaran, pihaknya telah mengimbau seluruh kepala OPD untuk melakukan lelang secara dini.
"Di PAK kemarin kami sudah mengimbau agar OPD yang memiliki anggaran lebih, dapat mengalihkan dana tersebut ke kegiatan lain yang lebih prioritas. Contohnya, jika ada proyek yang pagunya Rp 100 juta tetapi lelang dimenangkan dengan harga lebih rendah, sisa dananya bisa dialokasikan untuk hal lainnya," paparnya.
Lebih lanjut, Yetty juga menjelaskan penyerapan anggaran juga dilakukan melalui pemberian hibah kepada lembaga keagamaan, dengan realisasi hingga September 2024 mencapai Rp 7,11 miliar dalam bentuk bantuan keuangan.
"Biasanya, penyerapan anggaran secara masif terjadi pada pertengahan hingga akhir tahun anggaran. Kami berharap penyerapan dapat lebih optimal pada bulan-bulan terakhir ini, ya," tutupnya.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais