MALANG (Lenteratoday) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang optimistis dapat mencapai target zero kemiskinan. Pasalnya hingga saat ini, tingkat kemiskinan di Kota Malang telah berada di angka 3,91 persen, turun sebesar 0,35 persen dari angka 4,26 persen pada tahun 2023.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, mengaku akan memperketat penerapan tiga strategi nasional. Yakni penurunan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.
"Karena dalam pendekatan untuk kemiskinan ada 3 strategi nasional yang harus kita implementasikan. Nah, pengurangan beban pengeluaran ini salah satunya bisa dengan pemberian bansos," ujar Iwan, Rabu (11/9/2024).
Melalui bansos, sambung Iwan, Pemkot Malang akan memberikan dukungan berupa bantuan pangan, tunai, atau subsidi, sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi tanpa membebani pengeluaran mereka.
Iwan menyampaikan, program bansos ini merupakan salah satu langkah strategis dalam mengurangi beban ekonomi keluarga miskin, sehingga Ia berharap alokasi anggaran untuk penyaluran bansos dapat dioptimalkan di APBD 2025 nanti.
"Tapi, program pengentasan kemiskinan ini bukan hanya melalui bansos Dinsos saja. Jadi bagaimana OPD-OPD lain harus mendukung 3 strategi itu. Ini juga yang harus kita petakan," tambahnya.
Selain itu, Iwan menekankan pentingnya keakuratan data dalam pengentasan kemiskinan. Ia menjelaskan, pendataan yang valid akan menjadi landasan utama dalam penyaluran bantuan maupun pelaksanaan program-program pemerintah.
Terpisah, Ketua sementara DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menambahkan, menurutnya Universal Health Coverage (UHC) yang telah dijalankan di Kota Malang, menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menanggung kesejahteraan masyarakat.
"Cuman memang, kadang-kadang yang membuat angka kemiskinan di Kota Malang ini terlihat tinggi adalah pendatang yang tidak terdata di Dispendukcapil," ujar Made.
Made juga meyakini Kota Malang memiliki potensi untuk mencapai target zero kemiskinan, asalkan pemerintah tetap konsisten dalam mengutamakan kesejahteraan rakyat.
"Bantuan sosial, bantuan hukum, dan Perwal tentang penanggungan BPJS kesehatan bagi warga miskin sudah ada. Tinggal memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, terutama dengan mengembangkan UMKM," ungkapnya. (*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
