19 April 2025

Get In Touch

BPK Klaim pada 2023 Selamatkan Uang Negara Rp 14,6 Triliun

Gedung BPK RI di Jakarta.(foto:ist/detik)
Gedung BPK RI di Jakarta.(foto:ist/detik)

JAKARTA (Lenteratoday) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim pada 2023, berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp14,6 triliun.

"Penyelamatan uang dan kas negara dari tindak lanjut pemeriksaan adalah Rp 14,56 triliun," ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK, Bahtiar Arif dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI, Kamis(22/8/2024).

Ia juga menyebut BPK berhasil melakukan penghematan keuangan negara, yang berasal dari koreksi subsidi dan cost recovery. Adapun nilainya masing-masing adalah Rp 3,48 triliun dan Rp 3,11 triliun.

Sementara itu, sepanjang 2005 hingga 2023 BPK menyelamatkan potensi kerugian negara total sebesar Rp 132,69 triliun.

Hal itu dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023, yang dibacakan Ketua BPK, Isma Yatun dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II 2023-2024.

"BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara, berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan atas hasil pemeriksaan 2005 hingga semester I 2023 sebesar Rp 132,69 triliun," tuturnya saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat akhir 2023 lalu.

Isma mengatakan kepatuhan kementerian/lembaga (K/L) atas rekomendasi BPK sejak 2005, sudah di atas 50 persen. Ia menyebut tindak lanjut yang sudah sesuai rekomendasi pihaknya mencapai 76,9 persen.

Namun, BPK menyoroti kepatuhan pemerintah yang masih rendah atas hasil pemeriksaan pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 hingga semester I 2023, yang baru 47 persen.

"Rp 19,2 triliun (potensi kerugian negara yang berhasil dipulihkan), di antaranya adalah atas hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020 hingga semester I 2023," tegas Isma.

"Optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh pemerintah merupakan bagian krusial dalam memaksimalkan dampak pemeriksaan bagi mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam kerangka good governance," sambungnya.

Selain itu, Isma menekankan pentingnya integrasi antara BPK dan DPR RI. Menurutnya, sinergi ini turut menjadi salah satu aspek fundamental.

Sumber: CNN Indonesia/Editor: Ais

Share:
Lentera.co.
Lentera.co.