JAKARTA (Lentartoday) - Beberapa media asing menyebutkan dalam laporannya, aksi demonstrasi ribuan elemen masyarakat merupakan kemarahan rakyat Indonesia. Menentang DPR RI, yang berujung pada batalnya pengesahan revisi UU Pilkada.
Sejumlah media asing turut melaporkan aksi demonstrasi oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia menentang DPR RI yang berujung pada batalnya pengesahan revisi UU Pilkada pada Kamis (22/8/2024).
Mereka menyoroti kemarahan rakyat yang menentang keputusan DPR menolak putusan MK, terkait ambang batas partai dan syarat usia pencalonan kepala daerah. Beberapa media asing juga menyinggung upaya Presiden Jokowi membangun politik dinasti, jelang berakhirnya masa jabatannya pada Oktober 2024.
Dalam artikel berjudul Indonesia scraps plan to change election rules after protests, Kantor berita internasional yang berkantor pusat di Paris, AFP, melaporkan anggota DPR Indonesia telah membatalkan rencana kontroversial untuk mengubah aturan Pilkada setelah ribuan orang berunjuk rasa di Ibu Kota Jakarta.
AFP menyinggung rencana pengesahan revisi UU Pilkada tersebut, dianggap oleh rakyat sebagai upaya membantu Presiden Jokowi yang akan segera keluar dari jabatannya untuk membangun dinasti politik.
"Dengan ribuan pengunjuk rasa berteriak-teriak di luar kompleks DPR, para anggota DRP pada awalnya menunda sesi (rapat paripurna) pengesahan revisi UU Pilkada hari Kamis. Demonstrasi semakin meluas seiring berjalannya hari, dengan para pelajar dan pekerja bergabung, meskipun ada water cannon dan polisi dengan perlengkapan anti huru-hara," tulis AFP.
DPR RI kemudian mengumumkan revisi yang diusulkan akan dibatalkan untuk periode pemilihan ini, dalam sebuah perubahan yang jelas.
"Para pengunjuk rasa membakar ban dan menyalakan petasan, sambil meneriakkan slogan-slogan yang menentang Jokowi. Beberapa demonstran membongkar bagian pagar beton dan besi yang mengelilingi DPR dan mencoba masuk ke dalam kompleks, namun polisi membubarkan mereka dengan water cannon dan gas air mata," lapor AFP.
AFP menyebut keributan ini terjadi beberapa bulan, setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka (36) terpilih sebagai wakil presiden termuda di Indonesia yang memicu tuduhan nepotisme.
Protes-protes kali ini juga dilaporkan terjadi di Yogyakarta, Makassar, Bandung, dan Semarang. "Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang berusia 29 tahun, telah digadang-gadang akan menduduki jabatan penting dalam pemilihan kepala daerah pada bulan November 2024.
Sekutu-sekutu presiden telah berusaha mencari jalan keluar dari aturan usia minimum 30 tahun, bagi para kandidat dengan membuatnya berlaku pada saat pelantikan. Kaesang akan berusia 30 tahun, pada bulan Desember 2024. Para ahli mengatakan, masyarakat Indonesia mulai kecewa dengan Jokowi dan upayanya untuk mempertahankan pengaruh politik," sebut AFP.
Media asing Reuters juga menyoroti keberhasilan rakyat Indonesia, mendorong DPR membatalkan revisi UU Pilkada. Dalam artikel berjudul Indonesia shelves plan to revise election law as protests rage, Reuters melaporkan, DPR RI akhirnya menangguhkan rencana revisi UU Pilkada pada Kamis setelah para pengunjuk rasa menghadapi gas air mata dan meriam air.
Reuters menyebut oleh rakyat Indonesia, revisi undang-undang tersebut dianggap dapat melemahkan para penentang presiden yang sedang menjabat, yakni Jokowi dan penggantinya, yaitu Prabowo Subianto.
"DPR RI yang didominasi oleh para pendukung Presiden Joko Widodo dan penggantinya, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan melakukan pemungutan suara untuk membatalkan perubahan UU Pilkada yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sebuah keputusan yang secara efektif membuka kembali peluang bagi seorang pengkritik pemerintah yang vokal untuk mencalonkan diri dalam Pilkada," tulis Reuters.
Sumber: Kompas/Editor: Ais
.jpg)
.jpg)