SURABAYA (Lenteratpday) - Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur mendukung Raperda Perubahan APBD tahun 2024 ini dilanjutkan pembahasannya, agar dapat berlaku efektif tepat waktu serta dapat menjawab issu yang terjadi selama tahun sebelummnya dan semester pertama tahun 2024.
"Fraksi Partai Golkar apresiasi atas kelengkapan dan sistematika Rancangan, demikian pula apresiasi dengan telah diterimanya 22 penghargaan dari berbagai pihak baik nasional maupun Internaional atas prestasi kinerja Provinsi Jawa Timur di semester pertama tahun 2024,” ungkap juru bicara Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur, Pranaya Yudha Mahardika, Jumat(26/7/2024).
Namun, Fraksi Golkar DPRD Jatim memberikan sejumlah catatan lebih lanjut untuk dibahas oleh ekskutif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.
Pertama, terkait pertumbuhan ekonomi pada triwulan I ada dua data yakni: tumbuh 5,11 persen (yoy) naik dari triwulan IV/2023 sebesar 5,04 persen. Sedang di sisi lain tumbuh 4,81 persen (yoy) dan tahun 2023 tumbuh 4,95 persen.
Kedua, undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang akan berlaku efektif mulai APBD tahun 2025, memberi kewenangan Provinsi memungut 7 jenis Pajak. Mohon penjelasan pengaruh secara terukur, terhadap Rancangan P-APBD 2024 adakah skema khusus yang digunakan.
Ketiga, penanggulangan kemiskinan, upaya sistematis Provinsi Jawa Timur telah cukup berhasil yakni Maret 2024 menjadi 9,79 persen turun 0, 56 persen dari Maret 2023. Namun capaian tersebut (yoy) masih lebih tinggi dari angka nasional, target nasional 6,5 -7,5 sedangkan Provinsi Jawa Timur 10,56-9,75 persen. Mengapa target tersebut masih demikian tinggi, dan bagaimana hambatan atas program prioritas selama tahun sebelumnya.
Keempat, Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Belanja menempatkan 7 prioritas dan didistribusi ke 130 program Satker. Apakah distribusi jumlah program tersebut cukup efektif dan efisien untuk masa waktu satu semester akhir tahun 2024. Mohon penjelasan.
Kelima, pada rancangan belanja perubahan terdapat alokasi yang dikurangi yakni : Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Modal tanah dan modal bangunan, dan Belanja Tak Terduga. Mohon penjelasan apa pertimbangannya.
"Terakhir, dari gambaran umum perekonomian daerah, dijelaskan pertumbuhan, kinerja perdagangan, investasi maupun kinerja perbankan. Sehingga, kami memohon penjelasan bagaimana kontribusi kinerja BUMD terhadap penguatan kapasitas APBD Perubahan tahun 2024," pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
.jpg)
.jpg)