Pemkab Malang Berikan Sosialisasi dan Fasilitasi KB Gratis untuk Calon Pekerja Migran Indonesia

MALANG (Lenteratoday) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menggelar sosialisasi dan berikan fasilitas Keluarga Berencana (KB) gratis bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang. Dengan tujuan untuk memastikan calon PMI memenuhi persyaratan kesehatan sebelum bekerja di luar negeri, khususnya terkait dengan kondisi tidak hamil.

"Disnaker memandang perlu bahwa amanah UU 18 tahun 2017 terhadap Perlindungan Pekerja Migran itu harus dilakukan. Karena saudara kita yang merupakan pekerja migran ini merupakan pahlawan penyumbang devisa negara," ujar Kepala Disnaker Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo, Kamis (25/7/2024).

Yoyok menjelaskan selama ini, calon PMI harus membeli pil atau suntik KB dengan biaya sendiri. Oleh karena itu, Pemkab Malang kali ini menyediakan fasilitas KB secara gratis. Guna meringankan beban calon PMI dan memastikan mereka memenuhi persyaratan kesehatan sebelum berangkat.

"Yang mengikuti sosialisasi pembekalan ini ada 400 an orang, itu disesuaikan dengan anggaran BKKBN. Jadi nanti semua fasilitasi KB digratiskan oleh BKKBN Kabupaten Malang. Entah itu pil, IUD, itu gratis," paparnya.

Yoyok juga menyampaikan, untuk calon PMI yang belum terfasilitasi dalam sosialisasi ini, BKKBN akan datang ke perusahaan penyalur tenaga kerja dengan mobil layanan BKKBN.

Langkah jemput bola ini diharapkannya mampu menjangkau lebih banyak calon PMI dan memastikan mereka siap berangkat tanpa kekhawatiran.

Sementara itu, Bupati Malang, Sanusi, menyatakan pentingnya sosialisasi KB ini untuk memastikan bahwa calon PMI tidak hamil saat akan berangkat. Menurut Sanusi, program ini merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah daerah untuk melindungi dan memfasilitasi para pekerja migran.

Di sisi lain, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati, mengapresiasi kegiatan ini sebagai langkah luar biasa yang baru pertama kali dilakukan di Jawa Timur. Ia berharap, program ini dapat diadopsi oleh kabupaten/kota lain di Jawa Timur yang juga memiliki banyak calon PMI.

Senada dengan Kepala Disnaker dan Bupati Malang, Erna juga menegaskan pentingnya pemahaman tentang KB. Termasuk obat dan alat kontrasepsi, sangat penting bagi calon PMI sebelum mereka berangkat ke luar negeri.

"Mereka ini kan warga negara kita yang berhak untuk diberikan fasilitas ketika mereka ada di negara orang. Jadi pemerintah hadir untuk mendampingi mereka. Ini sifatnya lebih ke preventif. Kami mencegah," pungkasnya. (*)

Reporter: Santi Wahyu | Editor: Lutfiyu Handi