Surabaya – Menyikapi pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, Komisi A DPRD Jawa Timur berharap tidak akan menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19. Untuk itu, KPU diminta untuk melakukan antisipasi.
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Mayjen TNI (purn) Istu HariSubagio mengatakan untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, dia memintasupaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan berbagai bentuk antisipasi. “KomisiA DPRD Jatim telah menggelar hearing dengan KPU, dan Bawaslu Jatim, sertaBakesbangpol Jatim untuk menjelaskan mekanisme tentang persiapan pilkadaserentak 2020 mendatang,” katanya saat ditemui di DPRD Jatim.
Hearing dilakukan sebagai bentuk sinergitas antarapenyelenggara pemilu, pemerintah, dan legislatif jelang pilkada serentak tahun2020. Secara teknis, lanjutnya, pihaknya mengapresiasi kesiapan antisipasijelang pilkada. Termasuk, pemetaan daerah yang membutuhkan keamanan ekstra,penggunaan protokol kesehatan, dan antisipasi hambatan lainnya.
Sementara itu, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam memastikanbahwa dari sisi SDM maupun anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2020dengan tetap mematuhi protokol kesehatan telah disiapkan oleh APBN. Bahkansebagian dananya sudah dicairkan oleh penyelenggara Pilkada di masing-masingkabupaten/kota di Jatim.
Dia menjelaskan bahwa tambahan anggaran untuk dampakcovid-19 untuk pilkada serentak di 19 kabupaten/kota sebesar Rp 670 miliar. Diantaranyauntuk penambahan TPS dan APD (Alat Pelindung Diri). Bahkan Rp 107 miliardiantaranya sudah dicairkan berada di rekening KPU Kabupaten/Kota.
Alokasi anggaran terbesar adalah untuk APD, sebab pihaknyaakan melakukan Rapid Test secara massal kepada 500 ribu lebih petugas mulaidari KPPS, TPS, dan Linmas mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan hinggakabupaten/kota juga akan dipastikan bebas Covid-19 sebelum mereka bertugas.
Dia juga mejelaskan bahwa anggaran dari NPHD (NaskahPerjanjian Hibah Daerah) dari APBD masing-masing kabupaten/kota di Jatim yangmenggelar Pilkada serentak mencapai Rp 1 triliun 47 miliar. Diantaranya 50%nya sudahdicairkan dan pada 9 Juli ini akan ada percairan tahap ketiga sehingga bisa100%.
“Jadi untuk kebutuhanAPD itu akan ditanggung dari APBN. Kemudian semua pemilih nanti diberi sarungtangan plastik, lalu tinta menggunakan tetes bukan dicelup, bilik dari 2menjadi 4 hingga kampanye akbar diperbolehkan lagi dengan memperhatkan protokolcovid-19 dan kapasitas maksimal adalah 50% dari kapasitas awal,” kata ketua KPUJatim. (ufi)
.jpg)
.jpg)
