JAKARTA (Lenteratoday) -Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis meminta Kementerian Sosial (Kemensos) memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebab data yang tidak valid bisa menyebabkan penyaluran bansos menjadi terhambat.
Iskan menekankan demikian sejalan dengan pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Dimana ada laporan mengenai banyak Keluarga Penerima Manfaat yang mengaku bahwa bansos PKH mereka belum keluar atau cair.
"Sudah bertahun-tahun permasalahan DTKS ini tidak kunjung selesai, sehingga banyak penyaluran bansos tidak tepat sasaran," kata dia dalam rapat kerja dengan Kemensos RI di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung DPR RI Senayan, Selasa (21/5/2024).
Menurutnya, pembaruan data selama dua tahun atau bahkan enam bulan sekali dinilai masih sangat lambat. Karena data kependudukan berubah cepat, baik ada yang meninggal, berpindah domisili, bayi lahir, dan sebagainya.
Karena itu, ia mengusulkan adanya pembaruan data tiap satu bulan sekali. "Datanya amburadul, jika begini terus gimana penyaluran bantuan itu bisa tepat sasaran?," imbuhnya.
Ia mengakui DTKS merupakan masalah pelik dan dilematis sehingga upaya yang dilakukan menjadi sangat problematik dan masih mengalami masalah yang sama. Seperti variabel miskin, sangat miskin, atau rentan miskin yang harus benar-benar valid.
Reporter: Sumitro|Editor: Arifin BH
.jpg)
.jpg)
