SURABAYA (Lenteratoday) -Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mendorong pemerintah Kabupaten/Kota untuk terus mengembangkan inovasi Transaksi Digital di Jawa Timur melalui 5 M. Sebab, strategi 5 M menjadi komitmen bersama untuk meningkatkan indeks Elektronifikasi Transaksi Daerah (ETPD) di seluruh wilayah Jawa Timur.
Hal itu ditegaskan Adhy saat memimpin High Level Meeting (HLM) Rakorwil Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Gedung Negara Grahadi, Selasa (7/5/2024).
"Kami meminta Kabupaten/Kota terus melakukan inovasi transaksi digital. Kami ingin berkomitmen agar Jatim lebih maju dan lebih cepat dengan melakukan upaya-upaya transformasi digital," ujarnya.
Pj. Gubernur menjelaskan, komitmen dari 5 M yang pertama adalah Komitmen untuk meningkatkan dan mempertahankan Indeks ETPD dalam kategori digital. Kedua, menggunakan Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada segmen pemerintah daerah yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur.
Selanjutnya yang ketiga yakni pentingnya mengoptimalkan penggunaan kanal pembiayaan non-tunai khususnya QR Code Indonesia Standart (QRIS) untuk transaksi pemerintah daerah.
Sedangkan keempat dan kelima yakni meningkatkan kualitas layanan dan ekosistem digital melalui pengembangan inovasi oleh Bank Pembangunan Jawa Timur serta Mendorong edukasi dan literasi keuangan digital masyarakat di wilayah Jawa Timur.
"Kami ingin bisa bertransaksi baik ketika melakukan pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) dan pembelanjaan yang masuk ke APBD serta seluruh ASN bisa bertransaksi di setiap kantor OPD di Jawa Timur," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, tiga mesin ekonomi harus bergerak bersama dan berkesinambungan untuk menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga.
Adapun tiga mesin ekonomi itu adalah, Revitalisasi Mesin Konvensional, Pembangunan Mesin Ekonomi Baru dan Penguatan Ketahanan Sosial dan Pemberdayaan.
Terkait, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Kemenko Perekonomian RI memandang, bahwa dari 39 Pemda di Jatim sebanyak 23 pemda diantaranya mencatat peningkatan skor dari tahun lalu.
"Peningkatan Skor tertinggi diraih oleh Kab. Gresik mencapai 34 poin. Program program TP2DD yang baik akan direplikasi menjadi program program strategis di tingkat nasional," tegasnya.
Kepala Perwakilan BI Jatim Erwin Gunawan Hutapea menjelaskan, ekonomi global tahun 2024 diperkirakan masih tertahan akibat ketidakpastian global. Akan tetapi, Ekonomi nasional hingga triwulan I masih tetap kuat dengan inflasi yang terjaga.
Di Jatim, terdapat tantangan, peluang dan Outlook perekonomian dimana kinerja perekonomian Jatim tahun 2024 membaik dengan inflasi yang terus terjaga ditengah tantangan dan peluang yang ada.
Dalam kesempatan tersebut diberikan penyerahan apresiasi dari Pj. Gubernur Jatim kepada Pemerintah Daerah atas capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) 100% diberikan kepada Kota Blitar dan Kab. Ngawi.
Sementara untuk Pemkot /Pemkab dengan Realisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) tertinggi diraih oleh Kota Madiun, Kab. Madiun dan Kota Surabaya.
Sedangkan, OPD Provinsi Jawa Timur dengan Realisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) tertinggi dicapai oleh Bappeda Prov. Jatim. (*)
Reporter: Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
