JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel dengan kinerja para menteri dalam penanganan krisis pandemi virus Corona. Bahkan dia menyebut bisa saja membubarkan lembaga ataupun melakukan reshuffle jika memang diperlukan untuk penanganan Covid-19.
Berbagai tanggapan pun betmunculan atas statmen Jokowi. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono misalnya, meyakini nama-namanya sudah dikantongi Jokowi.
“Kalau siapa yang layak di-reshuffle saya pikir Kang Mas Jokowi sudah tahu, menteri-menteri mana yang lelet kerjanya dan tidak punya sense of crisis saat terjadinya dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional, keadaan sosial masyarakat, serta PHK buruh," ucap Arief pada Senin (29/6).
“Sebenarnya bekerja dengan tipe kepemimpinan Kang Mas Jokowi paling enak banget buat menteri-menterinya. Karena beliau itu seorang yang berani ambil risiko apa pun untuk kepentingan rakyat dan negara," lanjut waketum Gerindra ini.
Sebagai contoh, katanya, Jokowi bahkan menawarkan kebijakan berupa Perppu maupun Perpres jika ada hambatan falam penanganan Covid-19, demi penyelamatkan ekonomi kecil, ancaman PHK bagi kaum buruh, serta unruk menciptakan pertahanan kesehatan (health security) di masa pandemi.
Namun Arief sangat menyayangkan banyak menteri dan pimpinan lembaga dalam menghadapi pandemi ini tidak melakukan tindakan atau kebijakan extra ordinary. Kondisi itu semakin memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat, perekonomian nasional dan health security.
Yang sangat disesalkan lagi, tambahnya, anggota DPR RI dari parpol koalisi bukannya mendukung program pemerintah untuk membantu masyarakat akibat Covid 19 dan bisa mendapatkan semacam BLT, justru malah banyak mempersulit dan mempolitisasi kebijakan tersebur.
“Misalnya saja program kartu prakerja yang sangat membantu masyarakat malah diobok-obok, dianggap tidak transparan penerapannya. Padahal dana dan pelatihan prakerja sangat membantu masyarakat," tandasnya.
Terpisah pengamat politik dari Parameter Research Consultant, Edison Lapalelo menilai, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, karena itu apapun wacananya sepanjang dia tidak mengambil tindakan reshuffle tentunya itu hanya sebatas wacana.
"Bagi saya Pak Presiden juga tidak akan terburu- buru dalam reshuffle walaupun kita ketahui kinerja para menterinya itu bervariasi, ada yang baik tapi ada juga yang memble," katanya.
Sedangkan nada yang tinggi Jokowi dalam Rapat Kabinet dimana Presiden memberi pesan bahwa akan membubarkan lembaga atau me-reshuffle, Edison menuturkan, itu adalah pesan seorang Jokowi kepada menterinya bahwa Presiden Jokowi memberi kesempatan kepada menterinya untuk bekerja dan menunjukkan kualitas kerja bagi rakyat Indonesia.
"Kalau tidak maka Anda (menteri) suka atau tidak suka saya (Jokowi) reshuffle. Itu bisa dibuktikan dengan Jokowi memberi pesan bahwa ada pesan tindakan Extraordinary yang bisa dilakukan oleh para menteri bila dibutuhkan untuk menggenjot kerja bahkan menaikkan kualitas kinerja para menteri demi kesejahteraan rakyat," tuturnya.
Sementara menurut Edison, kalau terjadi reshuffle dalam waktu dekat, diharapkan Jokowi harus memperhatikan porsi keterwakilan baik itu dari partai politik, perwakilan daerah, tim sukses dan para profesional. Artinya bahwa porsi profesional harus lebih diutamakan bahkan keterwakilan partai, daerah dan tim sukses pun sebaiknya memenuhi standar profesionalisme.
"Yang paling penting adalah Pak Jokowi harus lebih teliti dalam memperhatikan figur yang benar-benar bersih atau yang tidak punya masalah dalam persoalan hukum. Saya percaya bahwa Pak Jokowi akan sangat teliti dan bijaksana untuk melakukan tindakan reshuffle dalam situasi pandemi Corona seperti ini untuk kestabilan semua aspek demi kesejahteraan rakyat Indonesia," pungkasnya.(Ist)
.jpg)
.jpg)
