JAKARTA (Lenteratoday) - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengkritik kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dalam hal penempatan posisi direksi dan komisaris perusahaan pelat merah.
Kata dia, penempatan direksi dan komisaris pada BUMN belakangan tidak lagi mengutamakan profesionalisme dan kapasitas yang bersangkutan. Yang ada, penempatan justru sarat kepentingan politik tertentu. Dalam praktiknya, seseorang dengan mudahnya ditunjuk menjadi komisaris dan menafikkan kemampuannya.
"Dulu, waktu Pak Erick menjabat saya ini banyak terkesan dengan bapak karena sangat profesional dalam penempatan direksi dan komisaris. Tapi, di akhir-akhir ini sepertinya agak berubah Pak Erick. Banyak komisaris tidak jelas, kemudian ditempatkan," tegas Darmadi Durianto dalam raker dengan Kementerian BUMN sebagaimana dikutip dari YouTube @Komisi VI DPR RI Channel, Rabu (20/3/2024).
Soal bagi-bagi kursi jabatan di BUMN ini, Darmadi tersirat menyinggung penempatan Siti Zahra Aghnia yang merupakan istri dari Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Arief Rosyid Hasan. Siti Zahra diketahui diangkat menjadi Komisaris Independen di PT Pertamina Patra Niaga.
"Jadi, ada direksi yang berbau politik dimasukkan, padahal tidak kompeten. Ada yang lulusan teknik arsitektur, masuknya ke ngurusin gas," tutur Darmadi Durianto.
Diketahui, Siti Zahra merupakan lulusan S1 Interior Arsitektur di Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Sebelum berlabuh di Pertamina Patra Niaga, perusahaan yang bergerak di sektor minyak dan gas, Siti pernah menjabat di sebagai Komisaris di PT Zahra Bakti Gemilang pada 2022.
Sementara Arief Rosyid Hasan sendiri sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI (BRIS). Ia kemudian mengundurkan diri setelah bergabung di Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Arief Rosyid Hasan menduduki posisi sebagai Komisaris Independen BSI setelah diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021.
*Koboi Baru
Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus dalam kesempatan itu juga menyampaikan kekhawatirannya lantaran melihat Kementerian BUMN seperti kota tanpa benteng. Hal ini terjadi di tengah situasi proses transisi pemerintahan yang kini tengah berjalan pasca gelaran Pemilu.
Deddy menegaskan, apabila Kementerian BUMN tidak membuat perencanaan yang baik dalam hal struktur BUMN, rencana yang jelas ke depan, rekrutmen, serta sumber daya manusia (SDM)-nya, maka dikhawatirkan bahwa progres kemajuan dalam empat tahun terakhir justruk akan kembali ke titik awal.
"Apa yang sudah dilakukan selama empat tahun lebih ini tentu juga akan menguap kalau misalnya pejabatnya berganti. Ini kan kembali akan banyak bermunculan koboi-koboi baru," ujarnya.
Ia menekankan masalah perombakan jajaran direksi maupun komisaris BUMN yang kerap dilakukan Erick di tengah tahun politik tersebut harus menjadi perhatian serius. Deddy mengaku paham bahwa pada momentum ini banyak orang yang sibuk mencari 'ranting pohon untuk tempat bergantung'.
"Jadi kalau tidak punya sistem rekrutmen dan pemetaan insan-insan BUMN yang bagus, maupun talent-talent scout dari luar yang punya integritas, saya khawatir nanti ngulang-ngulang lagi kita. Starting from zero lagi ini urusannya," ungkapnya.
Reporter:sumitro/Editor:widyawati
.jpg)
.jpg)
