MALANG (Lenteratoday) - Dalam upaya menuntaskan banjir di Jalan Soekarno-Hatta (Suhat), Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah mengajukan bantuan senilai Rp 50 miliar ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto mengatakan, status Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Lowokwaru ini merupakan bagian dari Jalan Provinsi di Kota Malang. Maka hal inilah yang menurutnya mendasari Pemkot untuk mengajukan bantuan pembangunan drainase tersebut ke Pemprov Jatim bukan ke Pusat.
Ditegaskannya, langkah ini sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada Pemprov Jatim terkait infrastruktur jalan di tingkat provinsi. "Bukan ke pusat, ya. Jadi (pengajuan bantuan) ke Pemprov itu sudah kami usulkan pada awal Pak Pj Wali Kota menjabat. Jadi pengajuannya antar bulan Oktober 2023 kemarin," ujar Dandung, saat dikonfirmasi awak media, Kamis (29/2/2024).
Dalam konteks ini, Dandung menekankan bahwa alokasi dana senilai Rp 50 miliar tersebut tidak hanya untuk pembangunan gorong-gorong, melainkan juga untuk perluasan area pedestarian di wilayah Suhat.
Lebih lanjut, Dandung menjelaskan, jika usulan tersebut disetujui dan masuk dalam program prioritas Pemprov Jatim di tahun 2024 ini, maka diperkirakan pelaksanaan pekerjaan proyek akan dimulai pada tahun 2025 mendatang.
"Panjangnya nanti mulai dari depannya outlet Bakso Damas sampai ke Jembatan Suhat. Jadi kurang lebih sepanjang 1,8 Km. Jadi itu nanti menyudet dari 3 saluran sekunder yakni Purwantoro, Blimbing, dan Lowokwaru untuk membuang dampaknya. Ini untuk mengatasi banjir di Kedawung, Ciliwung, termasuk di Purwodadi," paparnya.
Di sisi lain, Dandung juga menyampaikan, Dinas PUPR-PKP Kota Malang telah menetapkan target penyelesaian pembangunan 86 titik drainase di sepanjang tahun 2024 ini. Langkah tersebut diambil untuk memperbaiki sistem drainase serta mengurangi dampak banjir genangan yang sampai saat ini masih sering terjadi di Kota Malang.
Dalam hal ini Dandung mengatakan, sebagian besar dari 86 titik drainase tersebut merupakan hasil dari usulan warga, yang telah disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Pemkot Malang serta Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Malang.
"Nanti dari 86 itu kita shiftingkan. Tapi kan tetap kita harus berpedoman pada masterplan drainase. Tahun 2024 itu kita prioritasnya di daerah Lowokwaru, karena yang sering (banjir genangan) itu kan di Kalpataru, Kedawung, kemudian di Jalan Anggrek Panda sampai ke Brantas, kemudian di Jalan Flamboyan, Cempaka Kuning, itu akan kita selesaikan," tukasnya.
Reporter: Santi Wahyu/ Editor: widyawati
.jpg)
.jpg)
