MALANG (Lenteratoday) - Perwakilan Dewan Profesor Universitas Brawijaya (UB), Prof. Ir. Sukir Maryanto, S.Si., M.Si., Ph.D., memaparkan sikap tegas dari civitas akademika UB terkait penegakan hukum dan etika demokrasi di Indonesia. Dalam penegasannya, UB menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil sebagai pijakan utama dalam sistem demokrasi Pancasila.
Prof. Sukir mengatakan, pernyataan sikap ini dilakukan untuk menyikapi gejolak politik menjelang Pemilu 2024 dan melihat tanda-tanda lemahnya penegakan hukum. Menurutnya, UB menandai bahwa hal ini sebagai waktu yang tepat untuk melakukan koreksi mendalam terkait pemerintahan. Serta mengembalikan semangat reformasi, memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Kami mengimbau Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat, dan bebas dari kepentingan politik praktis. Kedua, mengimbau Pemerintah, DPR, MK, dan APH untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik sehingga hukum alpa dari nilai-nilai moral dan etika," ujar Prof. Sukir, Selasa (6/2/2024).
Selain itu, Prof Sukir juga mengimbau seluruh akademika UB untuk mendorong semua pihak, termasuk TNI, POLRI, dan ASN, untuk bersikap netral dan memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan damai. Pihaknya juga menyerukan agar partai politik dan para pemimpinnya mengembalikan citra demokrasi pada esensinya, yaitu kedaulatan rakyat.
"Kami mengimbau para pimpinan partai politik untuk mengembalikan citra dan kemurnian demokrasi pada rohnya, Kedaulatan ada pada rakyat dan tidak boleh ada campur tangan kekuasaan. Terakhir, kami mengimbau tokoh masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia agar menjaga ketentraman, ketertiban selama penyelenggaraan Pemilu demi persatuan dan kesatuan bangsa," paparnya.
Lebih lanjut, Prof Sukir menekankan bahwa pernyataan sikap ini, diambil di tengah maraknya hoaks dan saling curiga dalam situasi demokrasi yang terjadi saat ini. Menurutnya, UB mengajak seluruh pihak untuk bersikap netral, menjunjung nilai baik, dan tidak terprovokasi. Pernyataan sikap UB juga ditegaskannya tidak hanya ditujukan kepada pemerintah, melainkan kepada seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan, serta menekankan perlunya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Sementara itu, disinggung mengenai klaim Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, yang mengatakan menerima laporan dari sejumlah rektor untuk membuat pernyataan positif terkait Presiden Joko Widodo, Dewan Profesor UB menegaskan kemandiriannya. Menurut Prof. Sukri, UB menjelaskan bahwa tidak ada intervensi dalam hal tersebut.
"Prof Mahfud adalah salah satu anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UB. Orang yang kita hormati. Tapi alhamdulillah UB gak ada yang intervensi. UB memuat nama Raja Brawijaya, raja yang menyatukan Indonesia. Alhamdulillah hal-hal seperti itu gak terjadi di UB," tukasnya. (*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
