JAKARTA (Lenteratoday) - Hal pribadi yang bercampur-aduk dengan kebijakan publik harus dipersoalkan dalam debat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Ungkapan itu disampaikan Co-Captain Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) Jumhur Hidayat.
Bahkan, lebih lanjut dia mengatakan bahwa campur aduk antara urusan pribadi dan kebijakan publik adalah bentuk korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Karena itu dia menilai bahwa hal yang berpotensi merupakan bentuk KKN, bukan merupakan hal yang pribadi.
"Itu harus dipersoalkan (KKN), walaupun itu pribadi ya. Tapi kalau (hujatan) kamu 'jelek', kamu 'gendut, ya nggak boleh lah, itu tidak begitu ya," kata Jumhur di Jakarta, Sabtu (13/1/2024).
Dia menandaskan, permasalahan KKN merupakan substansi yang harus diungkapkan karena perilaku tersebut adalah musuh bersama. Terlebih lagi, pemberantasan KKN juga merupakan amanat dari undang-undang dan ketetapan MPR.
"Misalnya kita mempermasalahkan sebuah kebijakan yang kok banyak orang-orang partai kamu, kok banyak orang-orang saudaramu," ujarnya
Karena itu dia meyakini pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar memiliki standar etika yang tinggi.
"Masyarakat kita sudah pintar. Saya tadi melihat ada video, dari debat banyak orang beralih (dukungan) ke Anies, setelah debat (pilpres)," katanya. (*)
Sumber : Antara | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
