KEDIRI, (Lenteratoday)- Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana siap menyerahkan ke aparat penegak hukum bila terbukti ada kecurangan dan ditemukan pelaku jual beli jabatan pada pengisian pengisian perangkat desa kali ini.
Sikap tegas tersebut diambil menyusul kegaduhan pasca ujian pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri dan kekecewaan bagi para peserta. Kejanggalan yang terjadi menjadikan mereka mensinyalir pelaksanaan ujian itu sarat kecurangan.
“Jika ditemukan ada jual beli jabatan dalam pelaksanaan tes perangkat desa kali ini, bisa dibuktikan kata kuncinya, maka saya sendiri yang akan mengantarkan yang bersangkutan kepada aparat penegak hukum,” tegas Mas Dhito, sapaan akrab Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Rabu (3/1/2024).
Dijelaskan Mas Dhito, sesuai dalam Perda Kabupaten Kediri No: 4/2023 tentang Pemerintahan Desa dan Perbup No: 49/2023 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menjadi kewenangan pemerintah desa.
Kemudian, pelaksanaan pengisian perangkat pihak desa bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini perguruan tinggi. Pembuatan materi ujian, kunci jawaban, pelaksanaan ujian dan penilaian hasil dilakukan pihak ketiga.
Sesuai timeline yang ada, pihak desa akan melakukan pelantikan bagi calon perangkat desa terpilih maksimal 7 hari kerja pasca mendapatkan rekomendasi dari camat.
Namun demikian, bupati muda berkacamata itu masih membuka luas platform laporan untuk membuktikan indikasi kecurangan. Mas Dhito meminta kepada masyarakat untuk mengumpulkan bukti-bukti indikasi kecurangan dalam proses pengisian perangkat desa tersebut.
Bukti tersebut dapat dilaporkan melalui aplikasi aduan Halo Masbup ataupun hotline Pemkab Kediri di Whatsapp 0821-4290-5059. Serta melalui Hotline Polres Kediri dan Kota Kediri di 110.
“Warga kabupaten kediri yg mungkin dicurangi, dan punya bukti segera laporkan kepada kami, karena proses jual beli jabatan bukan hal yang benar,” terangnya.
Pelaksanaan ujian digelar serentak pada 27 Desember 2023 dengan dua lokasi di Desa Wonokromo, Kunjang yang diikuti 13 peserta dari dua desa dengan pelaksana ujian dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa).
Kemudian, 163 desa melaksanakan serentak di Convention Hall Simpang Lima Gumul yang diikuti 1.229 peserta dengan pelaksana ujian dari Universitas Islam Malang (Unisma). Para peserta di lokasi dibagi menjadi dua gelombang karena jumlah peserta yang mengikuti cukup banyak.
Pelaksanaan ujian pun dikeluhkan seperti error teknis hingga terjadi kemunduran waktu ujian. Kemudian masalah nilai hasil ujian yang keluar diduga janggal.
"Masbup @dhitopramono tolong ditindaklanjuti atas kecurangan yang terjadi pada tes perangkat desa. Mohon juga kepada @unisma_malang untuk transparan akan nilai yang didapatkan peserta, bisa dirinci berapa nilai CAT dan berapa nilai ujian praktik ,"tulis beberapa akun dalam komentar. (pkp/*)
Reporter: Gatot Sunarko
.jpg)
.jpg)
