Surabaya - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timurmemberikan apresiasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas diraihnya opiniwajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atasLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019.
Penyampaian opini WTP dilakukan secara virtual oleh anggotaV BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar dari Gedung BPK RI dan diserahkan langsungoleh BPK RI Perwakilan Jatim, Joko Agus Setyono kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi danGubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim,Kamis (18/6/2020).
Ketua DPRD Jatim, Kusnadi menyampaikan apresiasi besar pada keberhasilan Pemprov Jatim.Terkait catatan dana BOS memang agak susah, sebab dana tersebut masuk ke dalam pencatatan APBD Provinsi Jatim, tapi dananya langsung ditransfer ke rekening sekolahan. “Jadi kita itu cuman mencatat dan tidak mengerti fisiknya dan kita diminta untuk meminta laporan. Makanya, Gubernur juga menyampaikan beri kami regulasi,” tandasnya.
Dengan adanya regulasi tersebut, lanjut Kusnadi, maka tidakmenjadi masalah ketika dana BOS langsung masuk ke sekolah. Jika tidak adaregulasi, maka Kusnadi meminta supaya dana BOS tapi jangan dicatatkan dalamAPBD Provinsi. “Ini kelemahan regulasi saja,” tegasnya.
Sementara, terkait dengan Bansos, Kusnadi mengatakanProvinsi Jatim sudah mengikuti ketentuan Mendagri. Namun, dari yang disampaikanBPK, ada tambahan pengesahan dari bendahara negara yang selama ini belum ada.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak juga menyampaikanapresiasinya pada Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, di tahun pertamapemerintahannya telah mampu mempertahankan opini WTP. “Pertama, saya mengapresiasi kinerja timkeuangan eksekutif yang dipimpin Pak Sekda, BPKAD dan Inspektorat. Tiga iniyang menentukan bagus tidaknya pembukuan dan laporan keuangan Pemprov Jatimbeserta seluruh OPD-OPD dengan kepatutannya memberikan laporan setiapkegiatan,” tandasnya.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan diraihnya opini WTP jugamengangkat citra Sekretariat DPRD Jatim. “Berarti sistem keuangan kita jugabagus, walaupun ada rekomendasi, namun itu lebih banyak pada persoalan di luarprogram-program dan ini juga menjadi catatan buat kita,” tuturnya.
Terkait catatan yang disampaikan termasuk soal bantuan sosial, Sahat bilang punya tanggung jawab untuk mengawal sehingga bisa diselesaikan dengan baik dan laporannya juga tepat waktu. “Jadi tidak hanya sekadar menjadi aspirator tindak lanjut reses di dapil, tapi anggota dewan juga punya kewajiban untuk mengawal mulai dari proses sampai pelaporannya itu bisa tuntas dan paripurna,” katanya. (ufi)
.jpg)
.jpg)
