SURABAYA (Lenteratoday) - Israel tak menghiraukan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) yang menyerukan jeda kemanusiaan di Jalur Gaza Palestina. Resolusi itu diadopsi DK PBB pada Rabu (15/11/2023) waktu AS.
Bahkan, Duta Besar Israel untuk PBB, Gildan Erdan, menyatakan bahwa resolusi itu tidak ada artinya, dan tidak sesuai dengan kenyataan. Dia bersikukuh jika Israel sejauh ini bertindak sesuai dengan hukum internasional di Gaza.
"Resolusi tersebut hanya berfokus pada situasi kemanusiaan di Gaza. Resolusi tidak menyebutkan apa yang menyebabkan kejadian ini. Resolusi tersebut membuat seolah-olah apa yang kita saksikan di Gaza terjadi dengan sendirinya," kata Erdan seperti dikutip dari situs PBB.
Erdan menegaskan bahwa prioritas utama Israel saat ini adalah memulangkan ratusan sandera Hamas dalam serangan 7 Oktober lalu yang menjadi pemicu agresi Israel ke Gaza. Namun, dia tidak menyinggung alasan bombardir ke Gaza yang terus berlangsung.
"Dan mengingat resolusi Dewan Keamanan tidak mempengaruhi (menyinggung soal) teroris (Hamas), Israel akan terus melakukan apa pun untuk mencapai tujuan ini," ucap Erdan.
Dalam kicauannya di X, Erdan juga mengaku kecewa dengan keputusan DK PBB tersebut. "Sangat disayangkan dewan masih belum bisa mengutuk atau bahkan menyebutkan pembantaian yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober, yang menyebabkan perang di Gaza," tulis Erdan di X, seperti dikutip Al Jazeera.
Dia juga menyebut Hamas dengan sengaja menggunakan strategi untuk memperburuk situasi kemanusiaan di Jalur Gaza, dan menambah jumlah korban warga sipil Palestina, untuk mendesak PBB dan DK PBB dalam upaya menghentikan Israel.
Ini adalah kali pertama DK PBB "satu suara" mengadopsi resolusi menyerukan jeda kemanusiaan di Gaza. Sebanyak 12 negara anggota DK PBB mendukung resolusi, 12 menentang, dan tiga negara di antaranya Rusia, Amerika Serikat dan Inggris memilih abstain.
Resolusi yang diusulkan oleh Malta ini menyerukan dibukanya "koridor kemanusiaan di seluruh Jalur Gaza selama beberapa hari", serta mendorong diberikannya perlindungan bagi warga sipil terutama anak-anak.
Resolusi ini juga menyerukan pembebasan sandera tanpa syarat yang hingga kini diduga masih ditahan oleh milisi Hamas.
Sebelumnya utusan Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengecam anggota DK PBB, yang menurutnya masih belum mengecam Hamas.
"Saya merasa ngeri beberapa anggota dewan ini masih belum bisa mengutuk serangan teroris biadab yang dilakukan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober. Apa yang mereka takutkan? Tidak ada alasan untuk tidak mengutuk tindakan teror ini," ungkap Thomas-Greenfield. (*)
Sumber : cnnindonesia | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
