PALANGKA RAYA (Lenteratoday) –Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Palangka Raya telah melakukan pembahasan lanjutan atas Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Jumat, 10 November 2023.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto, merasa kecewa terhadap pihak eksekutif, karena ia menilai pihak eksekutif lambat dalam pengajuan Raperda.
"Ini berarti kinerja pihak eksekutif perlu dievaluasi, agar kedepannya bisa lebih baik," papar Sigit, Sabtu (11/11/2023).
Ia menuturkan, pengajuan Raperda dari eksekutif ini tidak hanya lambat, tapi juga tidak terakomodir dalam satu Program Legislasi Daerah (Prolegda).
"Hal ini bukan tidak diperbolehkan, hanya saja jika pengajuannya dilakukan sekalian, tentu akan lebih baik dan efisien,” jelasnya.
Mengikuti agenda dari Banmus DPRD Kota Palangka Raya, sebelumnya Banmus telah membahas 10 Raperda.
Adapun 10 Raperda yang telah dibahas tersebut, Sigit menguraikan, adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Raperda tentang Pengawasan dan Pembinaan Pergudangan.
Kemudian Raperda tentang kelurahan Wisata dan Kampung Wisata, Raperda tentang Lalu Lintas Hewan dan Produk Asal Hewan, dan Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Selanjutnya Raperda tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri 2022-2042.
Selain itu ada juga Raperda tentang Barang Milik Daerah, Raperda tentang Penyerahan Sarana, Prasarana dan Utilitas pada Perumaham dan Kawasan Pemukiman di Kota Palangka Raya.
Namun sampai saat ini belum ada tanggapan atau konfirmasi dari pihak eksekutif terkait kritik yang disampaikan Ketua DPRD Kota Palangka Raya tersebut.
Reporter: Novita|Editor: Arifin BH
.jpg)
.jpg)
