JAKARTA (Lenteratoday)-PT Pertamina (Persero) buka suara terkait dugaan 1,5 juta metrik ton LPG 3 Kg keluar atau bocor dari jalur distribusi resmi. Sebelumnya, Kementerian ESDM menduga kuota LPG subsidi ada yang diperjualbelikan kepada pengecer.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, mengatakan Pertamina memastikan distribusi LPG bersubsidi ini tersalurkan dengan baik kepada lebih dari 240 ribu pangkalan yang tersebar di wilayah Indonesia.
"Kami berupaya untuk memastikan agar LPG bersubsidi bisa tetap tersedia di Pangkalan resmi," ujarnya, Sabtu (14/10/2023).
Adapun pembelian LPG bersubsidi bakal diwajibkan menggunakan KTP mulai 1 Januari 2024. Saat ini Kementerian ESDM dan Pertamina masih melakukan pendataan konsumen pengguna LPG 3 kg sebagai bagian pendistribusian tepat sasaran.
Nantinya, pembelian LPG 3 kg bersubsidi ini hanya untuk konsumen yang memenuhi kriteria yang sesuai dengan data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3K3).
"Saat ini juga sedang progres pencocokan data pembeli dengan data P3KE untuk mendukung penyaluran LPG Bersubsidi yang tepat sasaran," pungkas Irto.
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengendus dugaan kebocoran distribusi LPG 3 kilogram (kg) mencapai 1,5 juta metrik ton. Hal ini menjadi penyebab kelangkaan LPG bersubsidi tersebut hingga harganya melejit.
Arifin menuturkan konsumsi LPG 3 kg semakin meningkat, sementara LPG nonsubsidi 12 kg terus menurun. Menurut dia, ini mengindikasikan ada kebocoran distribusi.
"Ada 1,5 juta ton barang yang keluar dari jalur distribusi sampai ke pengecer. (Data) kemarin, nanti kita akan rapihin," ungkap Arifin saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (13/10/2023).
Arifin memastikan pemerintah masih akan mensubsidi LPG 3 kg, meskipun ada transformasi penyaluran secara tertutup langsung ke penerima dan ada evaluasi rantai pasok.
"Ya kan masyarakat masih perlu (subsidi), tapi kita maunya tepat sasaran," tegasnya.
Reporter: dya,rls /Editor: widyawati
.jpg)
.jpg)
