Surabaya – Rencana pemberlakukan new normal life seperti yang diprogramkan pemerintah dinilai belum bisa dilaksanakan di semua daerah, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Meski demikian, Fraksi PKB DPRD Jawa Timur mendukung program tersebut untuk mengembalikan kondisi masyarakat akibat wabah covid-19.
Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Khosanah Hidayatimengatakan bahwa penerapan new normal belum bisa dilakukan pada daerah yangpertambahan kasus positifnya masih cukup tinggi. Namun demikian, daerah yang tingkatpenyebarannya sudah melandai dan mampu dikontrol maka bisa diterapkan newnormal life.
Meski demikian dalam penerapan new normal life harusdibarengi dengan aturan pemberlakukan protokol kesehatan yang ketat."Newnormal bisa dilakukan akan tetapi tetap dengan catatan harus memperhatikanprotokol kesehatan yang ketat," kata Khosanah, Kamis (3/6/2020).
Sedangkan untuk daerah yang penambahan kasus positifnyamasih tinggi salah satunya adalah Surabaya. Sehingga di Surabaya belum layak untuk diterapkannew normal life. Sehingga, jika memang akan diterapkan new normal life diSurabaya maka perlu dilakukan pengkajian ulang.
"Kalau kita bicara secara umum bisa ya, tetapi kalauSurabaya susah karena kenaikan juga masih lumayan setiap harinya," terangKhosanah.
Bahkan jika memang “dipaksakan” untuk diberlakukan newnormal life di Surabaya, maka bisa berdampak buruk. Sebab kenaikan positif covid-19masih belum melandai. “Mungkin Jatim juga tidak akan memberlakukan newnormal," tandasnya.
Khosanah menuturkan, kebijakan new normal life dilaukanuntuk membangkitkan roda perekonomian di Jatim. Dia meyakini, kebijakan yangdiambil oleh pemerintah itu sudah melewati kajian yang mendalam.
Anggota komisi D DPRD Jatim itu khawatir jika tidak adakebijakan new normal, maka roda perekonomian di Jatim akan semakin terpuruk.Karena itu, dia sangat mendukung kebijakan tersebut dengan memperhatian kondisidaerah-daerah.
"Bagaimanapun roda perekonomian harus tetap berjalan.Rakyat sudah bosen di dalam rumah itu beberapa bulan, mau ngapain gitu loh.Saya rasa pemerintah mengambil kebijakan ini sudah melakukan kajian dan berbagaicara," tambahnya.
Jika memang diterapkan new normal life di Jatim, maka Khosanahmeminta agar Pemprov Jatim membuat aturan tentang pemberian sanksi bagimasyarakat yang melanggar protokol kesehatan ketika new normal life diberlakukan.Aturan untuk tetap memberlakukan sosial distancing, menggunakan masker danmencuci tangan harus benar-benar disosialisasikan ke masyarakat, agar merekatidak teledor dan mengakibatkan angka penularan Covid-19 di Jatim semakintinggi. (ufi)
.jpg)
.jpg)
