Surabaya - Komisi C DPRD Kota Surabaya meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menggenjot kinerjanya meski masih dalam masa pandemi. Sebab prosentase kinerja dan penyerapan anggaran dari DLH rata-rata masih di bawah 30 persen.
"Sampai bulan April 2020 hanya layanan perizinan saja yang mencapai 45 persen. Selebihnya masih di bawah 30 persen," ujar Sukadar, anggota Komisi C yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, Rabu (3/6/2020).
Politisi PDI-P itu melanjutkan bahwa ada beberapa kegiatan dari DLH yang digabung menjadi satu. Sehingga terjadi pemotongan anggaran. Selain itu juga ada beberapa agenda yang tidak dikerjakan sama sekali. Yakni pengadaan alat tulis kantor (ATK).
"ATK memang tidak ada ya sementara. Mengingat juga masih pandemi," lanjutnya.
Laki-laki kelahiran Surabaya ini juga menuturkan, selain ATK ada dua program lagi yang tidak ada prosentasenya. Yakni kajian lingkungan daerah dan pembinaan konservasi energi.
"Selain ATK tadi ada ada beberapa pos juga yang tidak terserap, atau 0 persen. Nilai anggarannya juga besar yakni sekitar Rp 2 miliar. Kita maklumi, karena kaitan ada pandemi Covid-19. Adapun pos tersebut, seperti kajian lingkungan daerah, ini nilainya Rp 1,2 miliar. Ada juga nilainya Rp 551 juta terkait dengan program pembinaan konservasi energi," tuturnya.
Sukadar berharap setelah pandemi ini selesai, pihak dari DLH bisa menggenjot kinerjanya. Sehingga anggaran maupun output dari DLH bisa terserap semaksimal mungkin.
"Dalam hal ini posisi kami sebagai lembaga kontrol dan budgeting, kami memaklumi karena ada pandemi. Tapi pasca pandemi ini, kami berharap ada peningkatan pencapaian kerja. Bukan serapan anggarannya saja, tapi outputnya juga ada. Sehingga program DLH bisa dinikmati warga Surabaya," pungkasnya. (ard)
.jpg)
.jpg)
