Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Surabaya Raih Hasil Baik di Semua Sektor

SURABAYA (Lenteratoday) - Pemerintah Kota Surabaya memperoleh penilaian kinerja baik. Hal tersebut disampaikan dalam Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Reformasi Birokrasi dan Netralitas ASN di Kota Surabaya, yang berlangsung pada Kamis, (14/07/2023) di Graha Sawunggaling. Hasil tersebut sejalan dengan dinobatkannya Surabaya sebagai Kota Terbaik Kedua Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan, tujuan diadakannya evaluasi ini adalah untuk mengetahui seberapa besar hal yang tidak tercapai antara norma yang dibuat Pemerintah Pusat dengan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Akmal memaparkan hasil kinerja Pemerintah Kota Surabaya dari berbagai sektor, di antaranya urusan kinerja Pendidikan yang bagus, urusan kinerja Kesehatan bagus kecuali cakupan pelayanan kesehatan balita masih kurang, urusan kinerja umum dan tata ruang bagus, kinerja urusan perumahan rakyat dan permukiman yang menunjukkan penurunan rumah tidak layak huni, dan lainnya.

"Dalam review kami terhadap kinerja publik saja yang dimiliki oleh Surabaya, itu menujukkan peningkatan yang cukup signifikan. Begitu juga penurunan di sisi angka kemiskinan, dan juga angka pengangguran," ungkapnya.

Akmal memberikan masukan untuk Surabaya agar dapat menjadi Kota Terbaik Pertama Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ia mengatakan, ia melihat beberapa titik rumah tidak layak huni yang belum dibenahi. Memang anggaran terbatas, tapi Pemkot Surabaya bisa menawarkan kolaborasi bersama dengan Provinsi untuk menangani halhal yang kurang tersebut.

"Ke depan kita ingin masyarakat mendapatkan haknya secara lebih maksimal, dan pelayanan publik berbasis pada data yang riil. Kalau memang ada 10 rumah yang tidak layak huni, pastikan para OPD itu melakukan treatment yang tepat pada 10 itu, dan pastikan di mana titiknya. Sehingga uang yang kita miliki itu akan lebih tepat sasaran," tegasnya.

Sekretaris Daerah M. Ikhsan menanggapi masukan Akmal akan penyelesaian rutilahu di Surabaya. "Jadi memang rutilahu sendiri, di kita tahun ini kan ada 3.000 an lebih kan program rutilahu kita, nah tadi angka yang disampaikan 1.400, saya sudah katakan ke Pak Dirjen, kalau 1.400 saja kita sudah lewat. Tahun ini aja kita nyiapkan 3000 an. Begitu pula untuk jambanisasi, kita kan sudah ODM 100 persen tahun ini, jadi kita sudah selesai," ungkapnya.(*)

Reporter : Jannatul Firdaus/Editor: widyawati