25 April 2025

Get In Touch

Lantik Enam Kepala OPD, Gubernur Khofifah Minta Langsung Tancap Gas

Prosesi pelantikan enam kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Selasa (20/6/2023) malam.
Prosesi pelantikan enam kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Selasa (20/6/2023) malam.

SURABAYA (Lenteratoday) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melantik enam Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gedung Negara Grahadi, Selasa (20/6/2023) malam. Gubernur meminta supaya mereka langsung lari kencang dan tancap gas untuk melakukan transformasi.

Keenam pejabat yang dilantik tersebut yaitu Aris Agung Paewai sebagai Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Sebelumnya dia menjabat sebagai kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM); Ali Kuncoro sebagai kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan; Pulung Caesar  sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan yang sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Kemudian, Restu Novi Widiani sebagai Kepala Dinas Sosial Jatim, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan;  Ramliyanto sebagai Kepala BPSDM yang sebelumnya menjabat Biro Organisasi Setdaprov Jatim; dan dr Fauzan sebagai Wakil Direktur RSUD Saiful Anwar Malang.

“Malam hari ini baru saja kita bersama-sama menghadiri mengikuti sekaligus mendoakan saudara saudara kita yang baru saja dilantik pada pos baru. Mudah mudahan mereka semuanya bisa menjalankan tugas dengan amanah, dengan akuntablitas yang tinggi, dan mudah mudahan Allah membukakan semua pintu kemudahan, kelancaran, dan manfaat barokah,” kata Gubernur Khofifah.

Dalam kesempatan itu, dia menekankan pada para pejabat yang baru dilantik untuk langsung tancap gas. Kepada Kepala Dinas Pendidikan, dia menekankan bahwa ada hal yang memang harus langsung lari kencang  seiring dengan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Di mana orang tua memberikan harapan luar biasa terhadap proses PPDB yang semuanya tentu berharap anaknya masuk padahal  secara prosentatif  tidak cukup. Ada problem zonasi ada PIN yang belum keluar dan proses yang dilakukan dinas pendidikan sudah sangat luar biasa. Saya tadi hadir bagaimana memberikan solusi tuntas di tempat,” tandasnya.

Dia juga mengatakan bahwa proses PPBD baru berlangsung di tahap satu. Sedangkan PPDB ini ada lima tahap. Oleh karena itu, Khofifah minta Dinas Pendidikan langsung tancap gas , bahkan dia yakin pejabat baru ini tidak perlu proses adaptasi yang lama, karena pada dasarnya dari BPSDM ke Dinas Pendidikan ada beberapa hal yang memiliki kesamaan dalam menyiapkan SDM bangsa yang andal dan luhur.

“Nah, yang sekarang ini sedang kita siapkan adalah bagaimana anak anak SMP bersiap menyongsong Indonesia emas 2045. Kalau mereka sekarang ini usianya ada yang 15, 16, 17, mereka akan masuk pada Indonesia emas kemungkinan  pada usia 35 – 40,” kata Khofifah.

Oleh kerena itu, lanjutnya,  menyiapkan generasi untuk Indonesia emas tidak hanya sekedar kurikulium dari mengandalkan kurikulum dari kementerian, tapi juga kearifan lokal dan karakter untuk mendukung kebhinekaan dan kekuatan Indonesia.  “Sehingga saya minta untuk tancap gas untuk transformasi,” sambungnya.

Khofifah juga berpesan pada kepala BPSDM, dimana saat itu sudah menjadi nomer satu dari seluruh lembaga di Indonesia yang mengalola sumber daya manusia. “Saya yakin bahwa kepala BPSDM yang baru sudah bisa mengilkuti kecepatan BPSDM yang sudah ada selama ini,” katanya.

Sedangkan untuk dr Fauzan, Wakil Direktur RSUD Saiful Anwar Malang, Khofifah meminta untuk harus menyiapkan dokter dengan kualifikasi pendidikan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk dia mengharapkan adanya konfigurasi diantara Fakultas Kedokteran (FK) di berbagai perguruan tinggi dengan layanan kesehatan di rumah sakit.

Sementara itu, Sekdaprov Jatim, Adhi Karyono menambahkan bahwa pelantikan pejabat eselon II ini adalah untuk mengisi kekosongan di beberapa jabatan. Di antara di Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. “Pejabatanya sudah memasuki masa pensiun dan bahkan sudah Pj, sehingga harus diisi,” tandasnya.  (ADV)

Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi

Share:
Lentera.co.
Lentera.co.