JAKARTA (Lenteratoday)- Netizen ramai menyoroti cuitan politikus sekaligus caleg PSI Ade Armando. Dalam unggahan di akun Twitter dia menyebut ada kontrak politik Ganjar Pranowo dengan PDIP. Ia mendengar isu, bila Ganjar terpilih di Pilpres 2024, menteri-menterinya akan ditunjuk PDIP.
"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah2an salah," cuit Ade dikutip Senin, (12/6/2023).
Ade mengizinkan twitnya dikutip. Saat ditelepon, ia memberikan penjelasan terkait cuitannya itu.
"Itu justru saya tanya, apakah saya tahu pasti saya akan jawab saya dapat dan dengar dari sumber-sumber yang bisa saya percaya. Tapi saya kan tidak dapat konfirmasi langsung dari Ganjar dan PDIP," kata Ade.
Ia mengaku selama ini mendukung dan tergabung di Ganjarian, relawan Ganjar untuk 2024. Ade juga menyebut sering ditanyakan relawan lainnya soal isu tersebut."Karena sebagai relawan Ganjar, dan saya aktif mendorong orang untuk mendukung Ganjar. Nah saya mulai didatangi orang-orang yang mempertanyakan berita-berita kontrak itu yang enggak bisa saya jawab," jelasnya.
Ade menambahkan, relawan kecewa bila hal itu benar adanya. Bahkan ada kemungkinan akan ada alih dukungan. "Sebagian relawan itu bilang bahwa kalau ternyata setelah kami dukung Ganjar hanya menjadi boneka PDIP, ya kami keberatan dong. Sebagian bilang mendingan kita dukung Prabowo aja atau ada yang bilang mending golput aja," ungkap dia."Daripada kita memberi panggung buat PDIP," sambungnya.
Lantas, dari mana Ade mendapat isu tersebut?"Itu informasinya enggak dari satu ya, tapi dua orang dan di kalangan relawan itu sudah menyebar. Di relawan keseluruhan, saya kan Ganjarian ya. Banyak yang menghubungi saya untuk mempertanyakan dan bilang denger bener itu," jelasnya."Nah, saya karena tidak tahu jawaban pasti saya harus tanya di ruang publik saya itu. Mudah-mudahan bisa diklarifikasi, mudah-mudahan tidak benar kontrak politik itu," tutup dia.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban resmi dari Ganjar maupun PDIP.(*)
Reporter:dya,rls | Editor: widyawati
.jpg)
.jpg)
