JAKARTA (Lenteratoday)-Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, merespons eks Wamenkumham Denny Indrayana yang menulis surat kepada pimpinan DPR untuk mendorong proses pemakzulan (impeachment) kepada Presiden Jokowi. Menurut Denny, cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi diduga melanggar konstitusi.
Hasto pun mengajak Denny mengevaluasi Pemilu 2009. Menurutnya, saat itu, terjadi juga penggunaan instrumen negara untuk menaikkan suara parpol tertentu hingga 300 persen.
"Nah, kalau berbicara pemakzulan, Pak Denny saya ajak untuk coba evaluasi pemilu yang terjadi pada tahun 2009. Ketika instrumen negara digunakan, sehingga ada partai politik yang bisa mencapai kenaikan 300%. Kalau PDIP ini kan kemarin naiknya hanya 1%, berapa lah, 8%," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).
"Itu pun dengan berbagai upaya kerja 5 tahun. Sehingga janganlah apa yang dulu dilakukan oleh Pak Denny Indrayana merupakan bagian dari rezim pemerintahan saat itu, kemudian dipersepsikan akan terjadi pada pemerintahan Pak Jokowi yang sudah teruji dalam komitmen menjaga demokrasinya," sambungnya.
Hasto menyebut Jokowi merupakan pemimpin negara yang sangat menjaga demokrasi. Bahkan, ia menuturkan Jokowi selalu berdialog dan tak memiliki dendam politik tertentu.
"Pak Jokowi ini pemimpin yang berdialog, yang tidak punya dendam politik sama dengan Ibu Megawati Soekarnoputri mengedepankan rekonsilisasi nasional," kata dia.
Karena itu, Hasto mengatakan sebaiknya Denny Indrayana tidak menakuti rakyat. Ia berharap Denny mengutamakan sikap kenegarawanan.
"Sehingga jangan kemudian menakut-nakuti rakyat. Setiap pemimpin apalagi akademisi itu harus punya sikap kenegarawan yang terbaik bagi bangsa dan negara," ucap Hasto.
Dia menambahkan, Ketum Megawati Soekarnoputri, Jokowi, dan bacapres Ganjar Pranowo memahami sistem bernegara dan mengedepankan jiwa kerakyatan.
"Bu Mega, Pak Jokowi, Pak Ganjar semua sosok demokrat, sosok yang memahami sistem politik berdasarkan Pancasila, sosok yang mengedepankan jiwa-jiwa kerakyatan, kebangsaan, kemanusiaan. Sehingga enggak ada menggunakan instrumen negara untuk menghadapi lawan politiknya. Maka di masa Pak Jokowi ini demokrasi kita betul-betul diangkat dengan sebaik-baiknya," tutup Hasto.(*)
Reporter:dya,rls/Editor: widyawati
.jpg)
.jpg)
