SURABAYA (Lenteratoday) – Persoalan dunia pendidikan di Jatim, khususnya sekolah swasta menjadi perhatian DPRD Provinsi Jatim. Jajuk Rendra Kresna anggota Fraksi Partai NasDem mengatakan bahwa saat ini kondisi sebagian SMK swasta di Jatim cukup memprihatinkan karena terancam kekurangan murid.
Jajuk mengatakan, kondisi SMK swasta ini berbanding terbalik dengan kondisi SMK Negeri (SMKN) yang semakin berkembang di bawah pengelolaan Pemprov Jatim. Perkembangan SMKN ini tidak lepas dari keseriusan Gubernur Jatim bersama Dinas terkait membedah masalah, menata, meningkatkan kapasitas sekaligus mendorong kreasi dan inovasi dalam pengelolaan SMKN di seluruh pelosok provinsi.
“Singkat cerita, SMKN di Jatim makin maju. Setidak-tidaknya, kini telah mendongkrak animo masyarakat untuk masuk SMKN,” kata Jajuk, Rabu (7/6/2023).
Namun, lanjutnya, kemajuan SMKN ternyata menimbulkan masalah di sisi lain. Sebab, saat ini para pengelola SMK swasta seperti terpukul dampak kemajuan penataan manajemen SMKN di Jatim. Di beberapa kabupaten/kota, pengelola SMK swasta mengeluh karena sekolahnya cenderung sepi peminat.
“Kondisi tersebut imbas dari orangtua maupun calon siswa lebih melirik SMKN dengan berbagai keunggulannya. Pengelola SMK swasta dihantui nasib lembaganya yang terancam gulung tikar,” katanya.
Jajuk mencontohkan suasana seperti itu sekarang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Pengelola SMK swasta di Bumi Reyog serasa disalip di tikungan oleh SMKN dalam penerimaan siswa baru. SMKN di Ponorogo dituding mengingkari perjanjian bersama SMK swasta setempat. Saat memulai penerimaan siswa baru, SMKN dianggap mendahului dari komitmen waktu yang disepakati bersama pengelola SMK swasta.
Selain itu, dari segi jumlah calon siswa yang direkrut, SMKN dianggap melebihi kewajaran dari kapasitas yang tersedia. Bahkan, SMKN juga dituduh “mengada-ada” dengan membuka jurusan atau program-program baru yang di tingkat internalnya sejatinya dinilai belum siap.
“Itu tadi merupakan contoh kecil yang dianggap sebagai biangkerok sehingga SMK swasta di Ponorogo terancam tidak mendapatkan murid baru. Kami dapat memahami, sekilas nuansa persoalan ini bagi pemerintah daerah terasa dilematis. Sampai-sampai kami sendiri agak kesulitan menawarkan alternative solusi kepada Pemprov. Kalau meminjam peribahasa, rumitnya bagaimakan buah simalakama: dimakan, ibumati; tidak dimakan; bapak yang mati!” tandasnya.
Untuk itu, Fraksi Partai NasDem tetap mendorong agar Pemprov Jatim wajib merespons atas persoalan ini secara logis dan bertanggung jawab. Apa pun yang hendak dikatakan, penyelenggara sekolah swasta tetaplah mitra penting pemerintah dalam menjalankan peran penyediaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Ketika dulu kita dorong-dorong agar unsur masyarakat dan swasta berpartisipasi dengan melakukan rintisan dan pengembangan kualitas SMK, maka saat sekarang mereka terbelit suatu masalah yang menyangkut eksistensinya, rasanya kurang tepat kalau tidak mendapatkan solusi dari pemerintah. Silakan pemerintah memilih cara penyelesaian yang bisa meminimalisasi beban bagi pengelola SMK swasta, khususnya di Ponorogo,” pungkasnya. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
