SURABAYA (Lenteratoday) – Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Timur seperti yang disampaikan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur akhir tahun anggaran 2022 masih menjadi sorotan. Untuk itu, fraksi – fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur mendorong supaya Pemprov Jatim lebih meningkatkan upaya pengurangan angka kemiskinan dan TPT.
“Kami, fraksi PPP terus mendorong Pemerintah Provinsi Jatim untuk komitmen atas program pengentasan kemiskinan mengingat perkembangan persentase penduduk miskin di Jawa Timur pasca-pandemi Covid-19 menunjukkan tren positif,” kata juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mahdi, saat rapat paripurna DPRD Jatim tentang pemandangan umum fraksi-fraksi atas laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur Jawa Timur tahun anggaran 2022, Rabu (5/4/2023).
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa penurunan penduduk miskin di Jawa Timur terjadi baik dari sisi jumlah maupun dari persentase. Hal ini seiring dengan semakin membaiknya perekonomian Jawa Timur. Mahdi menyampaikan, hingga September 2022, penduduk miskin tercatat sebesar 10,49 persen. Jumlah tersebut menurun 0,1 persen poin terhadap bulan September 2021, di mana jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 4,236 juta orang, atau menurun 23,09 ribu orang.
Mahdi menandaskan, kemiskinan di wilayah Madura dan Tapal Kuda dinilai masih cukup tinggi meski pemerintah Provinsi Jatim mengulirkan program penanggulangan kemiskinan setiap tahunnya. “Maka Fraksi PPP mengusulkan harus ada scenario program penangggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim yang bersifat lintas perangkat daerah (cross cutting program) yang menyajikan data wilayah dan sasaran penerima manfaat untuk memastikan program ini tepat sasaran,” tandasnya.
Sementara, terkait dengan TPT di jatim tahun 2022, Mahdi menyebutkan ada sebesar 5,49 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terjadi penurunan 0,23 persen, bahkan TPT Jatim pada 2022 lebih rendah dibandingkan dengan nasional pada tahun 2022 sebesar 5,86 persen.
“Namun demikian, kami menilai belum cukup signifikan penurunannya. Kami sependapat dan mendukung atas program-program yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jatim, meliputi program Bhakti sosial SMK berbasis masyarakat, link and match, inkumasi, teaching factory, program prioritas berupa millenium job center (MJC), SMA Double Track (Vokasi), pengembangan UMKM dan koperasi,” tandasnya.
Untuk itu, lanjutnya, fraksi PPP mendorong Pemprov Jatim supaya serius melakukan peningkatan kapasitas angkatan kerja melalui pelatihan dan sertifikasi skill. Dengan demikian para pekerja akan memiliki daya saing dalam pasar tenaga kerja. Kemudian, mendorong terbangunnya channeling antara SMA double track dengan industry di Jawa Timur yang ujungnya penyerapan lulusan.
Hal senada juga disampaikan juru bicara Fraksi Partai Golkar, Adam Rusydi. Menurtnya pada tahun 2022, Pemprov Jatim telah mampu melakukan pemulihan ekonomi secara cepat dan terukur. Hal ini dibuktikan dengan ekonomi yang tumbuh 5,34 persen atau naik 3,56 persen dari tahun 2021.
PRDB perkapita tahun 2022 juga naik 10,5 persen dari tahun 2021 yakni 66,36 juta rupiah. Tingkat inflasi terkendali 6,52 persen year on year Desember 2022. Demikian juga dengan neraca perdagangan surplus atau naik 13,67 persen. Dia juga menandaskan bahwa realisasi investasi selama 5 tahun terakhir meningkat signifikan baik PMA maupun PMDN, serta kinerja ekspor impor juga meningkat.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen bahwa kemiskinan adalah sasaran utama pembangunan. Oleh karena itu, program-program penanggulangan dan anti kemiskinan terus diprioritaskan. Pasca Covid-19, pengentasan kemiskinan di provinsi Jawa Timur menunjukkan tren positif, walaupun belum besar,” paparnya.
Lebih lanjut dia menandaskan tak kalah pentingnya adalah penghapusan kemiskinan ekstrem. Sebab, program ini merupakan salah satu sasaran dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang mentargetkan kemiskinan ekstrem harus sudah terhapus di semua daerah pada 2030. Pemprov Jatim telah berhasil menurunkan dari 4,4 persen di tahun 2020 menjadi 2,23 persen di tahun 2021. Kemudian capaian tahun 2022 1,8 persen, di bawah ekstrem nasional 2,04 persen.
Sedangkan untuk TPT, Adam Rusydi menandaskan bahwa provinsi Jawa Timur hanya dapat menurunkan TPT 0,23 persen pada tahun 2022. Angka itu menurun jauh disbanding tahun 2021 yakti 5,49 persen dan lebih rendah dari level nasional 5,86 persen.
Tak kalah dengan dua fraksi di atas, Fraksi Partai Nasdem melalui juru bicaranya Deni Prasetya mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia dapat dicapai enam tahun lebih cepat dari SDGs. Sehingga, yang awalnya ditargetkan pada 2030 maka pada akhir tahun 2024, kemiskinan ekstrem sudah harus terhapus semua.
Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Deni, telah diterbitkan impres nomer 4 tahun 2022 mengenai percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dengan segala inisiatif kolaborasi dan inovasi, pemerintah provinsi Jawa Timur telah melangkah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Dan terbukti kemiskinan ekstrem turun sangat signifikan di Jawa Timur dari 4,4 persen di tahun 2020 menjadi 2,23 persen di 2021. Pada tahun 2022 ini hanya 1,8 persen. Nilai ini di bawah kemiskinan ekstrem nasional sebesar 2,04 persen.
Sebelumnya Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan pada September 2022, jumlah penduduk miskin di Jatim sebesar 10,49 persen atau menurun 0,10 persen atau 23,09 ribu orang terhadap September 2021. Jika diakumulasi, capaian penurunan kemiskinan Jawa Timur tertinggi secara Nasional untuk periode Maret 2021 hingga September 2022 yang mencapai 336.220 jiwa.
Khofifah menambahkan, berbagai upaya yang telah dilakukan Pemprov Jatim sepanjang tahun 2022 menghasilkan turunnya angka kemiskinan ekstrem menjadi tinggal 1,80 persen dari 2,23 persen di tahun 2021. Angka ini lebih rendah dari nasional yang berada pada level 2,04 persen.
Sedangkan untuk TPT, Khofifah menyebut berdasarkan BPS Jatim angka TPT Jatim tahun 2022 mencapai 5,49 persen, atau turun 0,23 persen dibandingkan dengan tahun 2021. Disamping itu, secara nasional, TPT Jatim konsisten lebih rendah dibandingkan TPT Nasional tahun 2022 sebesar 5,86 persen.
Dia juga menyebut kondisi ketenagakerjaan yang membaik didukung oleh TPT SMK yang mengalami penurunan signifikan menjadi 6,7 persen dan tidak lagi menjadi TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
