JOMBANG (Lenteratoday) –Puluhan petani yang tergabung dalam Forum Komunikasi Petani (Forkop) Jombang beremo di Kantor Pemkab Jombang, Selasa (21/2/2023).
Mereka memprotes sekaligus mengadukan nasibnya, karena kesulitan mendapatkan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar bersubsidi.
Uniknya, puluhan petani tersebut datang ke kantor pemkab lengkap dengan mengendarai mengendarai traktor. Tak urung, jalan Wahi Hasyim depan Pemkab Jombang pun macet. Pengguna jalan kemudian dialihkan melaui jalur lain oleh polisi.
Sesampai di kantor Pemkab Jombang Jl KH Wahid Hasyim, petani membentangkan poster dan spanduk. Selain itu, mereka juga melakukan orasi secara bergantian. Petani meminta Bupati Jombang Mundjidah Wahab bersikap atas keluhan petani.
Bagi petani, solar subsidi adalah kebutuhan pokok. Solar digunakan untuk bahan bakar traktor mengolah sawah. Membalik tanah. Juga digunakan sebagai bahan bakar mesin menyedot air. Namun mulai awal 2023, petani didera kesulitan.
Membeli solar sangat sulit. Petani harus mentaati sederet aturan yang tak masuk akal ketika membeli bahan bakar tersebut di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).
“Syarat-syarat membeli solar di SPBU tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Kepres Nomor 191 Tahun 2014,” kata Hendro Suprasetyo, korlap aksi.
Hendro melanjutkan, akibat sulit membeli solar di SPBU, petani akhirnya membeli melalui pedagang eceran. Tentu saja, harga yang dibayarkan lebih mahal. Sehingga modal untuk menanam lebih besar dari biasanya.
Dia lalu membandingkan, harga solar di pedagang eceran Rp 8.600 per liter. Sedangkan solar bersubsidi di SPBU Rp 6.800. Selisihnya cukup jauh. “Sehingga petani harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli solar,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Hendro meminta Bupati Jombang Mundjidah Wahab menyampaikan kepada pengusaha SPBU agar mematuhi Kepres Nomor 191 Tahun 2014. “Kami juga meminta Bupati Jombang memfasilitasi petani agar dipermudah dalam membeli solar bersubsidi di SPBU,” kata Hendro.
Nurali, salah satu petani yang ikut aksi, merinci untuk mengolah lahan dengan luas 1 hektare, memerlukan solar 20 liter. "Puluhan liter itu sangat berat bagi kami jika harus jika dibeli di tingkat eceran yang harganya lebih mahal," kata Nurali.
Perwakilan petani kemudian ditemui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Politik Pemkab Jombang, M Saleh.
Perwakilan pendemo menyuarakan lima tuntutan. Di antaranya, meminta Bupati Jombang membuat imbauan kepada SPBU agar melayani pembelian BBM bersubsidi sesuai kebutuhan petani.
Kemudian, meminta Bupati Jombang memberi sanksi tegas kepada SPBU yang enggan melayani pembelian BBM bersubsidi bagi petani.
Merespons itu, M Saleh berjanji memfasilitasi tuntutan para petani. Dan dalam waktu dekat akan ada solusi bagi persoalan petani dalam membeli solar bersubsidi.
"Nanti kita fasilitasi para petani dengan pihak pengusaha SPBU di Jombang, dengan melibatkan para stake holder terkait yang ada di perpres. Sekitar dari dua pekan akan kita pertemukan, sehingga ada solusi bagi petani," jelasnya.
Usai dari Pemkab Jombang, puluhan petani kembali mengedarai traktor menuju kantor DPRD guna menyampaikan tuntutan serupa (*)
Reporter: sutono|Editor: Arifin BH
.jpg)
.jpg)