SURABAYA (Lenteratoday) – Memasuki bulan puasa dan hari besar keagamaan yaitu Idul Fitri, Pemprov Jatim menggelar High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Forkompimda Jawa Timur. Salah satu yang menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi ini adalah masalah ketersediaan pangan khususnya beras.
Dalam rapat yang dihadiri seluruh Forkompimda se Jatim, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jatim, serta kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, di Hotel Marriot, Senin (20/2/2023) ini diksetahui bahwa peningkatan harga beras yang belakangan terjadi menjadi salah satu penyebab inflasi. Disamping, inflasi juga disebabkan kenaikan harga BBM dan volatile food.
Namun demikian, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa sebetulnya belakangan ini harga beras sudah mulai turun dan di bawah harga eceran tertinggi (HET) di beberapa daerah. “Sebetulnya kalau beras sudah mulai banyak di bawah HET, yaitu Rp 8800 sedangkan HET-nya Rp 9450,” tegasnya setelah acara.
Meski demikian masih ada beberapa daerah yang harga beras cukup tinggi atau dikisaran Rp 12.000 per kilo gram, diantaranya di Sumenep, serta Kabupaten dan Kota Blitar.
Gubernur Khofifah menandaskan pihaknya terus melakukan intervensi untuk menurunkan harga beras. Diantaranya dengan operasi pasar lebih masif dengan melalui stokis sehingga lebih efektif. “Jangan sampai ada kekosongan barang, gak usah menunggu mobilitas logistik dari Bulog ke pasar, maka ada stokis di beberapa pasar,” tandasnya.
Terkait dengan stok beras, Gubernur Khofifah menandaskan bahwa untuk stok di Jatim masih aman. Dia mengatakan pada minggu ketiga Februari ini akan panen 60 ribu ton dan minggu keempat Februari akan panen sebanyak 70 ribu ton. Kemudian pada bulan Maret nanti diprediksikan stok beras di Jatim akan mencapai 1.000.050 ton.
Untuk itu, lanjutnya, terkait dengan stok beras ini bisa lebih digencarkan lagi untuk memastikan tidak akan ada kekosongan di pasar. “ Karena, 23 Maret akan masuk bulan Ramadan dan melakukan penyiapan semua stok logistik kita pastikan aman,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Khofifah juga memerintagkan pada kepala Dinas Perindustrian dan Perdangan serta Kepala Pasar di Kabupaten/kota untuk terus melakukan pemantauan harga di pasar-pasar. Sebab, menjelang bulan puasa dan hari raya tentunya akan ada peningkatan kebutuhan sehingga deman akan meningkat sedangkan suplai barang belum nentu mampi memenuhi permintaan. Kondisi tersebut bisa mengakibatkan kenaikan harga yang pada akhirnya akan mampu memicu inflasi.
Sementara itu, sebagai langkah untuk pengendalian inflasi ada beberapa yang dilakukan. Antara lain; pertama, melakukan sinergi dan koordinasi dengan Gapoktan, Perpadi, distributor dan perum Bulog agar terwujus stabilitas pasokan dan harga pangan. Kedua, memperkuat fungsi Bulog sebagai penyedia cadangan beras pemerintah.
Kemudian ketiga adalah secara on-farm, peningkatan ketersediaan pasokan dengan menggalakkan masa tanam lebih cepat, serap gabah beras petani, penyusunan pola tanam dengan pendekatan teknologi pertanian terpadu, optimalisasi pengamanan produksi. Keempat, digitalisasi pemasaran produk pertanian dan mendorong adanya food station.
Kelima, perlu ditingkatkan kerjasama antar daerah. Keenam, operasi pasar dilakukan sewaktu-waktu oleh semua kabupaten/kota apabila komoditas tertentu mengalami kenaikan harga yang signifikan, dan terakhir adalah dengan optimalisasi penggunaan BTT untuk subsidi ongkos angkut.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jatim, Budi Hanoto mengatakan rapat pengendalian inflasi dilakukan khususnya menjelang hari besar keagamaan nasional lebaran. “Jadi kami tadi meeting melihat tren kenaikan harga harga dan komoditi. Langkah-langkah yang harus dilakukan tentu tadi sudah dibahas,” tandasnya.
Dia mentatakan diantara arahan yang disampaikan Gubernur Khofifah adalah koordinasi, sinergi yang kuat. Kemudian juga melihat keterjangkauan harga di masing-masing daerah termasuk kelancaran distribusi dan pasokannya ada.
“Dan yang terakhir adalah komunikasi yang bagus, supaya belanjanya bisa tidak jorjoran, tapi sesuai kebutuhan dan jangan sesuai dengan keinginan. Kemudian yang kedua beberapa hal yang tetunya BI dan Pemprov dan seluruh mendukung semua sinergi ini. Dengan adanya program-program yang tentunya lebih detail di kabupaten kota,” katanya. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
