SURABAYA (Lenteratoday) - Teknologi kecerdasan buatan (AI) bisa menjadi ancaman besar bagi Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan, robot bisa menjadi mesin pembunuh yang tak terkedali.
Peringatan ini dikeluarkan oleh Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kekhawatiran itu muncul atas hal-hal seperti drone yang dipandu kecerdasan buatan, kemudian 'slaughterbots' yang dapat membunuh tanpa campur tangan manusia. Bahkan, kecerdasan buatan juga dapat meningkatkan konflik militer.
Karena itu itu, PBB menyerukan diberikannya perlindungan untuk mencegah pelanggaran. Minggu ini lebih dari 60 negara, termasuk Amerika Serikat dan China, menyerukan dibuatnya aturan terkait kecerdasan buatan dalam pertahanan untuk memastikan hal tersebut "tidak merusak keamanan, stabilitas, dan akuntabilitas internasional.”
"Saya sangat terganggu oleh potensi bahaya dari kemajuan baru-baru ini dalam kecerdasan buatan," kata Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Turk dilansir dari VoA seperti yang ditulis okezone, Minggu (19/2/2023).
Dia juga mengatakan bahwa lembaga manusia, martabat manusia, dan semua HAM berada dalam risiko serius. "Ini adalah seruan mendesak bagi lembaga bisnis dan pemerintah untuk mengembangkan pagar pembatas yang efektif dengan cepat yang sangat dibutuhkan," katanya.
Menurut dia, kecerdasan buatan telah memasuki kehidupan sehari-hari manusia, merevolusi pencarian internet, mengubah cara pemantauan kesehatan manusia. Kemudian juga telah mampu menghadirkan inovasi baru seperti aplikasi yang mampu menghasilkan semua jenis konten tertulis dalam hitungan detik berdasarkan permintaan sederhana.
Kritikus telah mengangkat masalah seperti pelanggaran privasi dan algoritme yang bias. "Kami akan mengikuti ini dengan cermat, memberikan keahlian khusus kami dan memastikan bahwa dimensi HAM tetap menjadi inti dari bagaimana hal ini berlanjut," kata Turk. (*)
Sumber : okezone.com | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
