GRESIK (Lenteratoday) -Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik mulai tahun ini menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM). BPN Gresik memasang target sekitar 30 ribu bidang tanah di tahun 2023.
Kepala BPN Gresik, Asep Heri menjelaskan bahwa, Kementerian ATR/BPN mendapat dukungan dana dari Bank Dunia untuk pelaksanaan program PTSL-PM. Sementara Gresik menjadi salah satu daerah yang mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan program tersebut.
"Kami akan menjalankan program di Kecamatan Kebomas, Wringinanom dan Kedamean dengan target 30 ribu bidang tanah," katanya, Senin (23/1/2023).
Asep menuturkan, program PTSL-PM melibatkan enam sampai sepuluh orang masyarakat dari unsur perangkat desa, tokoh agama, pemuda, serta perempuan. Menurut Asep kolaborasi ini sebagai bentuk pemberdayaan. Mereka bertugas dalam pengumpulan data pertanahan (puldatan) yang biasa dilakukan oleh petugas kantor pertanahan.
"Jadi mereka membantu tugas tim kami. Kami akan latih mereka sehingga bisa berkerja di lapangan dan memahami tugasnya," tandasnha.
Asep optimistis, program PTSL-PM ini akan berhasil dan memenuhi target. Apalagi, tahun 2022 kemarin, BPN Gresik menjadi pilot project Pemetaan Tematik Pertanahan Ruang (PTPR).
"Kami yakin target PTSL-PM dengan dukungan PTPR akan berhasil sesuai target. PTSL-PM dengan pola PTPR yang kami jalankan ini pertama di Indonesia, kami yakin bisa sukses di Gresik," ujarnya.
Pembuatan PTPR di Kabupaten Gresik berpusat di empat kecamatan dengan 72 desa atau kelurahan, dimana di dalamnya terdapat total 153 ribu bidang yanah.
"Pembuatan PTPR merupakan pilot project nasional dimana tujuan akhirnya adalah untuk mencapai Gresik Kabupaten Lengkap," tambahnya.
Lebih lanjut Asep mengungkapkan, sertifikat tanah penting dimiliki setiap pemilik tanah karena merupakan tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Asep menargetkan, pada akhir 2023 Gresik dengan adanya program PTSL-Pmnmenjadi Kabupaten Lengkap. Artinya, seluruh bidang tanah di Kota Pudak sudah terpetakan, terukur dan bersertifikat.
"Itu targetnya, semoga bisa terlaksana dan kami juga membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, TNI Polri maupun stakeholder lainnya untuk mempercepat pelaksanaannya," pungkas Asep (*)
Reporter: Asepta|Editor: Arifin BH
.jpg)
.jpg)