MALANG (Lenteratoday) – Usai resmi dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang pada Rabu (4/1/2023), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) siap emban tugas strategisnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas, menyebutkan beberapa tugas berat yang harus ditunaikan oleh PPK semenjak dilantik hari ini, hingga masa jabatan usai pada 4 April 2024 nanti. Di antaranya mulai dari melaksanakan semua tahapan Pemilu 2024 hingga melakukan sosialisasi pemilu kepada masyarakat.
“Jadi mereka menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota, kemudian melaksanakan serta mengumumkan rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat kecamatan, melaksanakan sosialisasi terkait pemilu, hingga melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilu,” ujar Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas, ditemui usai proses pelantikan PPK, Rabu (4/1/2023).
Oleh karena itu, Aminah juga menyebut bahwa PPK merupakan titik hubung antara KPU Kota dengan jajaran penyelenggara pemilu, di tingkat TPS.
“PPK punya kapasitas dan kemampuan dalam memahami regulasi tentang kepemiluan. Tapi juga diimbangi keterampilan, sehingga diharapkan kapasitas tersebut benar-benar dilaksanakan, sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu. Jujur, adil, dan berintegritas,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Aminah juga menyatakan bahwa PPK harus mengoptimalkan kinerja terlebih dalam mencegah kerawanan selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Nanti setelah ini kan ada bimtek untuk teman-teman PPK. Jadi ada pemetaan terhadap daerah rawan, itu kita bersama Bawaslu dan stakeholder yang ada, sudah kita petakan. Termasuk keamanan dalam pencalonan dan aturan-aturan peserta dalam pemilu, itu akan kita koordinasikan bersama,” tandasnya.
Terpisah, Wali Kota Malang, Sutiaji, yang juga turut hadir dalam pelantikan tersebut mengharap agar petugas PPK dapat mengemban tugas dengan baik. Sehingga, tidak akan ada hak-hak suara masyarakat yang terlewat dalam proses pemilu nantinya.
“Harapan kami petugas PPK, di TPS dan sampai perangkat lainnya, jangan sampai hak-hak masyarakat tidak terpenuhi dengan jalan dia tidak masuk pada daftar pemilih,” jelas Wali Kota Malang tersebut.
Lebih lanjut, sejalan dengan penuturan Ketua KPU Kota Malang di atas. Sutiaji juga menyebutkan agar petugas PPK dapat lebih waspada terhadap kerawanan jelang pesta demokrasi. Misalnya seperti kampanye hitam yang dilakukan oknum-oknum tertentu.
“Yang ada di perbatasan, di Sukun dan Lowokwaru. Kan ada Bukit Cemara 7 itu kan di Lowokwaru, di perbatasan Sukun ikut Pisang Candi itu yang di Kabupaten. Semua yang di kabupaten wilayah Dau dan wilayah Wagir, itu rawan karena itu rumah elit. Takutnya ada yang golput atau black campaign,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam acara tersebut dilantik sebanyak 25 petugas PPK yang telah tersaring administrasi dan tes CAT. Selain itu, sesuai dengan penuturan Ketua KPU Kota Malang, maka ketua PPK akan mendapatkan gaji sebesar Rp 2,5 juta. Sedangkan untuk anggota sebesar Rp 2,3 juta. Yang semuanya diambil dari dana APBN murni, untuk penyelenggaraan pemilu 2024. (*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
