21 April 2025

Get In Touch

Kawasan Kumuh Kota Kediri Terus Menyusut

MIke Yuanita , dari BPPW Jawa Timur salah satu narasumber pada Sosialisasi dan Pengarahan Pelaksanaan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK), Rabu (21/12/2022).
MIke Yuanita , dari BPPW Jawa Timur salah satu narasumber pada Sosialisasi dan Pengarahan Pelaksanaan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK), Rabu (21/12/2022).

KEDIRI (Lenteratoday) -Kawasan kumuh di Kota Kediri terus menyurut. Semula 535 hektare kini berkurang hingga 41,6 persen tingga menjadi 223 hektare. Angka tersebut didapat berdasarkan hasil verifikasi tahun 2022.

Pencapaian ini tidak lepas dari peran dan kerjasama semua pihak, khususnya garda terdepan yakni kelurahan-kelurahan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Hadi Wahjono dalam Sosialisasi dan Pengarahan Pelaksanaan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK), Rabu (21/12/2022).

"Selain itu lokasi kumuh sebelumnya 257 RT kini menjadi 105 RT. Ini akibat pembangunan infrastruktur baik melalui Prodamas 2021-2022, analisa kebencanaan dari BPBD Kota Kediri maupun data persampahan dari DLHKP,” jelasnya.

Hadi mengatakan, sesuai tahapan, penyusunan RP2KPKPK telah melakukan proses persiapan verifikasi lokasi serta perumusan konsep dan strategi. Dari proses verifikasi yang sudah dilakukan, ada 3 kawasan akan menjadi prioritas.

“Tiga kawasan prioritas tersebut yakni kawasan Balowerti-Semampir, Ketami dan Blabak. Hal ini berdasarkan skor kekumuhan berdasarkan tujuh aspek seperti; air minum, limbah, persampahan, drainase, jalan lingkungan, bangunan dan proteksi kebakaran. Itulah prioritas utama yang ke depan kita optimalkan dan ditangani terlebih dahulu,” tuturnya.

Kegiatan ini dihadiri Pokja PKP yang terdiri dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta lurah se-Kota Kediri. Melalui penyusunan dokumen RP2KPKPK Hadi berharap semua pihak terkait baik masyarakat, Pokja PKP dan kelurahan dapat berperan aktif untuk melakukan pemberantasan kawasan kumuh di Kota Kediri.

Sementara itu, Mike Yuanita dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur yang hadir sebagai narasumber mengatakan dari SK Kumuh selanjutnya dilakukan identifikasi dan hasilnya disusun program kegiatan berdasarkan kebutuhan yang akan disesuaikan.

“Tidak semua lokasi butuh intervensi, tapi menyesuaikan antar-kawasan bisa berbeda. Setelah kita susun dokumen RP2KPKPK kita laksanakan implementasi yang dilakukan secara bertahap,” ujarnya.

Selain itu hadir pula narasumber dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya I Dewa Made Frendika Septanaya yang merupakan tim ahli penyusunan dokumen RP2KPKPK.

Reporter: Gatot Sunarko|Editor:Arifin BH

Share:
Lentera.co.
Lentera.co.