
Surabaya – Pemprov Jatim telah mengucurkanbantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)berbasis kelurahan senilai Rp100 ribu. Bantuan tersebut langsung masuk dalam dengantop up ke rekening masing-masing KPM melalui Himbara (Himpunan Bank Negara).
GubernurJawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)berbasis Kelurahan sudah dikucurkan untuk 333.022 keluarga. Dia juga sudahmengirimkan surat pencairan bantuan itu sudah dikirim ke para bupati/walikota.
“SeluruhKPM se Jatim yang menerima BPNT itu di top up oleh Pemprov. Ini kalau tidakdikonfirmasi khawatirnya mereka tidak tahu, karena ini tidak kelihatan. Tapi merekaakan tahu ketiga digesek untuk belanja, kok saldonya tidak habis, karena memangada tambahan Rp 100 ribu dari Pemprov,” ungkap Khofifah, Jumat (1/5/2020).
Pemberianbantuan ini khusus untuk kelurahan karena yang berbasis Desa ini sudah adaanggaran Rp 2,322 miliar dari Dana Desa untuk bantuan tunai desa. Bantuansosial bagi mereka yang terdampak covid-19 di Jawa Timur berbeda denganprovinsi yang lain. Sebab di Jatim diserahkan kepada bupati/ walikota sebabmereka yang lebih mengetahui masyarakat mana yang sudah menerima bantuan daripemerintah atau belum.
Khofifahmenandaskan, bentuk menyisiran mereka yang mendapatkan bantuan sosial iniberlapir lagi. Mulai yang pertama adalah bentuk PKH (Program Keluarga Harapan).Kedua yaitu masyarakat penerima PKH dan BPNT, serta ada yang hanya menerimaBPNT saja. Ketiga, merupakan masyarakat yang menerima bantuan sembako untuk 9bulan karena terdampak covid-19.
“DiJatim, jumlah penerima bantuan sembako itu ada 1.042.000. Pembagiannya sudahada per kabupaten/kota dan yang paling tahu adalah bupati/walikota,” jelas Khofifah.
Keempat,bantuan tunai sebesar Rp 600 ribu untuk 3 bulan. Bantuan ini diberikan pada nonDTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Dia menontohkan penjual pecel yangsebelumnya tidak masuk DTKS, karena ikut terdampak maka bisa dimasukkan jenisbantuan ini. “Penentuan rakyatnya yang terdampak dari covid-19 untuk menerimabantuan sosial dari Kemensos yang keempat ini diberikan pada Parabupati/walikota, mereka yang lebih tahu,” tandas Mantan Mensos ini.
Kelima yaitu korbanPHK atau dirumahkan, bantuan ini berupa kartu prakerja. Keenam, ada Dana Desayang digunakan untuk memberikan bantuan bagi mereka terdampak. Ketujuh, adalahbatuan dan Pemprov Jatim yang diberikan pada masyarakat yang belum tersisirdari enam jenis bantuan diatas.
“Misalnya,di Kota Surabaya ada sebanyak 45 ribu KK yang terdampak covid-19 mendapatbantuan sosial dari Pemprov Jatim. Walikota yang menentukan siapa terdampakagar tidak overlap. Kemudian Sidoarjo sebanyak 65 ribu KK, ini lebih banyak karenaindustrinya lebih padat dan Gresik sebanyak 500 KK lebih yang terdampak darisektor industry,” tandas Khofifah.
Terkaitdengan bantuan ini, Pemprov mencairkan untuk Surabaya sebanyak Rp 27 miliar,lalu untuk Sidoarjo sebesar Rp 39 miliar dan Gresik sebesar 21 miliar
Kedelapan itubantuan berasal dari refocusing dan realokasi anggaran APBD kabupaten/kota.Bantuan itu diberikan kepada mereka yang belum tersisir oleh jenis-jenisbantuan sebelumnya. “Ini sumbernya mengacu pada Inpres No.4 tahun 2020, SKBantara Mendagri dan Menkeu, serta SE Mendagri terkait pengurangan pengadaanbarang dan jasa hingga 50% untuk kegiatalan layanan kesehatan covid-19 ataudampak sosial ekonomi covid-19,” beber Khofifah.
Terakhir atau yangkesembilan, adalah bantuan kepada warga non Jatim yang tinggal di Jatim atauwarga ber KTP Jatim yang tinggal di luar Jatim seperti di wilayah Jabodetabek.“Mereka ini bisa masuk ke Radar Bansos. Bantuan ini di luar yang delapan jenisbantuan tadi dan akan disisir oleh Pemprov Jatim,” pungkas Gubernur Khofifah.
Masih di tempatyang sama, Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak berharap kepada bupati/walikotadi Jatim supaya bisa memaksimalkan kuota yang diberikan kepada Jatim terkaitbantuan tunai sebesar Rp 600 ribu untuk 3 bulan dari Kemensos. Pasalnya, Jatimmendapat kuota sebanyak 1,18 juta lebih KPM.
“Batas akhir untukmemasukkan data bantuan tunai dari Kemensos di luar BPNT ini Senin 4 Mei hinggapukul 24.00. Jadi kami harap ini bisa dimaksimalkan kuotanya oleh seluruhkabupaten/kota di Jatim. Sebab hingga kemarin masih cukup banyak kuota yangbelum terisi,” ungkap Emil.
Ia mengakuipengumpulan data by name by address masyarakat calon penerima bantuan tunaidari Kemensos ini tidak mudah dilakukan oleh kabupaten/kota karena harus jugadipastikan bantuan tersebut nantinya bisa tepat sasaran. (ufi)