Mas Dhito Wanti-wanti Pilkades Serentak Tak Boleh Ada Kecurangan dan Konflik, 2.000 Personel Keamanan Diturunkan

KEDIRI(Lenteratoday) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana--akrab disapa Mas Dhito--mewanti-wanti tidak ada kecurangan dan tidak ada konflik pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak pada 7 Desember 2022 mendatang. Para calon kepala desa (cakades) melakukan deklarasi damai Pilkades Serentak di Gedung Bhagawanta Bhari, Kamis (1/12/2022).

Selain Mas Dhito, acara tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Dodi Purwanto, Kapolres Kediri AKBP Agung Setyo Nugroho, Kapolres Kediri Kota AKBP Wahyudi dan Kepala Kejaksaan Negeri, Candra Eka Yustisia, SH, MH.

Dalam sambutannya, secara tegas Mas Dhito meminta tidak ada kecurangan dan tidak ada konflik pasca digelarnya Pilkades pada 7 Desember nanti. “Kami telah melakukan pemetaan wilayah dimana sejumlah desa yang tensinya tinggi. Tidak hanya unsur pemerintahan, namun kepolisian, kejaksaan dan TNI serta pemerintah desa akan turut mengawasi pilkades nanti,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Mas Dhito juga menyampaikan permohonan maaf tidak bisa beraktivitas karena usai menjalani isolasi. Dengan deklarasi damai ini, saya ketuk hati panjenengan semua, saya tahu pasti ada ganjelan. Bahwa sosok kepala desa terpilih nanti harus paling sering bertemu masyarakat. Saya berharap tidak menghalalkan segala cara untuk menang, tolong dicatat,” tegasnya dihadapan para calon kades.

Lalu bagaimana bila ada konflik? Mas Dhito kemudian meminta calon dari Desa Wonorejo Kecamatan Wates untuk berdiri, namun dari dua calon ternyata yang hadir hanya satu calon. “Saya minta bila ada konflik diselesaikan dalam hari yang sama dan selesai paling lama tanggal 8 Desember 2022. Saya doakan yang menang bisa bekerja dengan baik, yang kalah bisa berdamai dengan yang menang. Siap menang, dan belajar ikhlas bagi yang kalah,” harapnya.

Bila kemudian ada temuan money politic? Dikonfirmasi usai acara deklarasi, Mas Dhito telah meminta jajaran kepolisian dari Polres Kediri dan Polres Kediri Kota serta kejaksaan untuk melakukan tindakan tegas. “Money politic itu jelas tindak pidana khusus, dan itu kewenangan ada pada Polres Kediri dan Polres Kediri Kota. Bila di masa tenang ada yang melakukan pelanggaran, maka DPMPD akan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas,” ucapnya.

Terkait sukses Pilkades, Kapolres Kediri AKBP Agung Setyo Nugroho menyatakan siap melaksanakan pesan Bupati Kediri. “Bahwa kami akan melaksanakan patroli di desa potensi rawan. Kami akan turunkan personel termasuk di TPS. Kami juga patroli di rumah para calon kades. Sesuai isi deklarasi damai harus dijalankan dengan baik, bila ada laporan masuk ke panitia dan kita mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah, maka akan kita tindak,” ungkap AKBP Agung Setyo Nugroho.

Sedikitnya 2 ribu personel keamanan akan diturunkan dalam pengamanan Pilkades digelar di 57 desa ini. Termasuk kekuatan 1 SSK Brimob dan 1 SSK Dalmas, namun sekira keadaan tidak kondusif, pihak kepolisian akan menambah kekuatan keamanan dari Brimob. (ADV)

Reporter: Gatot Sunarko | Editor:Widyawati