SURABAYA (Lenteratoday) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri, meminta pada semua kepala daerah untuk memastikan tidak ada intrik-intrik atau praktek kurupsi pada penyelenggaraan pemerintahan.
“Kita berutung hari ini kita diberikan mandat untuk menjalankan tata kelola pemerintahan. Dan tentu saya berharap gubernur, bupati, walikota supaya melaksanakan tugas untuk memastikan bahwa tata kelola pemeritah berjalan untuk semestinya. Setiap tahapan manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan termasuk juga didalam anggaran harus bapak pastikan tidak terjadi intrik-intrik atau praktek praktek korupsi,” kata Firli saat menghadiri Hari Anti Korupsi se-Dunia (Hakordia) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (1/12/2022).
Dalam kesempata itu, Firli juga menyinggung tentang jargon Jatim yaitu Cettar yang merupakan kependekan dari Cepat, Efektif, Tanggap, Transparansi, Akuntabel, dan Responsif sebagai ruh dari demokrasi. Menurutnya, nilai atau ruh yang ada di demokrasi adalah keterbukaan, tranparansi, akuntabel dan bertanggung jawab.
“Jika ini kita tanamkan pada kita dan kita implementasikan dalam tugas maka tidak ada korupsi dan tidak ada masalah hukum dengan polisi, kejaksaan, maupun KPK. Saya lebih senang bertemu dengan rekan rekan yang melakukan upaya supaya tidak terjadi korupsi. Jangan sampai saya ingatkan bapak ibu karena saya tangkap. Sadar ada korupsi setelah tertangkap. Tapi, KPK akan lakukan kalau memang terjadi,” tegasnya.
Selanjutnya, Firli juga mengatakan bahwa dampak dari korupsi sangat buruk. Maka, akan sulit mewujudkan impian persatuan nasional apabila ada korupsi. Bagaimana bisa memberikan perlindungan pada segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia kalau segenap proyek yang itu dilakukan dikorupsi,” tandasnya.
Kemudian, dia juga mengatakan bahwa dalam pemberantasan korupsi juga dilakukan pendidikan masyarakat. Supaya setiap warga negara, dan setiap orang yang memiliki kekuasaan tidak ingin melakukan korupsi. ,
“Karena sesungguhnya budaya anti korupsi menjadi sangat penting. Sehingga kita berharap di suatu saat apalagi nanti tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kelima dunia dan syaratnya adalah tidak boleh ada korupsi. Karena itu kita terus berjuang untuk melakukan upaya supaya tidak terjadi korupsi baik itu melalui pendidikan masyarakat, pencagahan dan penindakan,” tandasnya.
Upaya-upaya pendidikan masyarakat supaya tidak terjadi dan tidak ingin melakukan korupsi akan terus dilakukan. Selain itu juga dengan melakukan perbaikan sistim supaya tidak ada celah dan peluang untuk melakukan korupsi, termasuk penindakan tegas supaya orang takut melakukan korupsi.
“Hasil akhir yang kita harapkan adalah suatu budaya saat anti korupsi, peradaban antikourpsi itu bisa kita temukan dan hidup di dunia yang bebas dari korupsi. Dan korupsi itu sendir, marilah bersama-sama kita jadikan korupsi itu adalah suatu masa lalu, bukan sekarang dan bukan masa depan. Dan kita akhirnya yakin dan kita keluarkan tekat ke depan tidak boleh ada lagi korupsi kalau seandanya Indonesia betul-betul ingin mewujudkan kedaulatan negara,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melaporkan pada ketua KPK bahwa paska PNPM ada 521 UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) di Jawa Timur senilai Tp1,6 trilyun. “Insyallah ini juga kita selamatkan aset negara yang berada 521 UPK. Sebagian besar di antara mereka sudah mendapatkan izin dari OJK Jawa Timur dan mereka sudah menjadi. Ini diatas koordinasi kami dengan Kemendagri dan Mendes, mereka sudah menjadi PT LKM. Kalau PT LKM maka kepemillikannya adalan BUMDesma dan itu senilai Rp 1,6 triliun,” tandasnya.
Gubernur Khofifah juga akan berupaya semaksimal mungkin melakukan seluruh ikhtiar dalam menyelematkan asset-asset negara. Kemudian secara bersama-sama menjadi bagian yang ikut menguatkan pemberantasan korupsi secara signifikan di semua ini dan semua level di seluruh Provinsi Jawa Timur.
“Kembali Kami ingin menyampaikan terima kasih seluruh proses yang diberikan kewenangan kesempatan kepada kami di provinsi Jawa Timur menjadi tuan rumah Hakordia 2022. Maka, kepada seluruh tamu-tamu dari lima provinsi yang lain, Pak Ganjar matur suun rawuhnya Pak wagub DIY, Pak Wagub Kalteng serta Kalsel dan Kalbar semua inspektorat dari 6 provinsi, terima kasih semuanya,” pungkasnya. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
