SURABAYA (Lenteratoday) – Rapat paripurna DPRD Jatim, Selasa (8/11/2022), diwarnai dengan aksi walk out yang dilakukan oleh anggota fraksi Gerindra, Rohani Siswanto. Aksi dilakukan karena dia menilai pembahasan rancangan APBD 2023 amburadul.
Sebelum melakukan walk out, Siswanto terlebih dulu melakukan intrupsi dan menyampaikan bahwa berdasarkan dari pembahasan badan anggaran (Banggar) DPRD Jatim, diketahui jika kekurangan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jatim yang seharusnya dilakukan pada tahun anggaran 2023 dan 2024, namun malah diakumulasi pada 2023 sebesar Rp 600 miliar.
“Kami, terkait dengan APBD tentu tidak punya hak, kita yang di ruangan ini, DPRD untuk kemudian melakukan inisiatif. Tapi ini menunjukkan betapa kemudian kacau balaunya perencanaan kita. Apakah kemudian kita di ruangan ini tidak merasa dipermalukan, ini yang menurut kami harus menjadi perhatian sebagai bentuk cinta kita kepada Ibu gubernur kita,” katanya.
Kemudian, Siswanto juga menyoroti perubahan agenda rapat paripurna yang dinilai melanggar tata tertib (tatib) yang telah ditetapkan. Di mana, ketika dilakukan rapat paripurna tentang Pemandangan Akhir (PA) fraksi, maka kemudian diikuti dengan pengambilan keputusan. Namun, dalam rapat paripurna pada Selasa (8/11/2022), PA tidak diikuti dengan pengambilan keputusan.
“Saya masih pegang jadwal rapat Banmus (Badan Musyarawarah) tanggal 21 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa rapat paripurna pembicaraan tingkat kedua kita diawali dengan PA fraksi dan diakhiri dengan pengambilan keputusan. Tidak ada usulan yang menyampaikan jadwal itu kemudian berubah. Padahal di dalam tatip kita menyatakan bahwa yang dapat merubah jadwal Paripurna hanyalah Paripurna itu, yang dapat merubah jadwal Banmus adalah paripurna. Ini menjadi koreksi kita,” tegasnya.
Kemudian, dia juga menyinggung tentang banyak anggaran seperti dana transfer yang tidak dilaporkan di dalam pengantar nota keuangan. “Kami di komisi saya sambil contoh satu, dinas kominfo yang tahun lalu dinggarkan Rp 107 miliar, hari ini menjadi Rp 49 miliar. Kami laporkan kemudian yang itu hanya cukup untuk gaji dan biaya operasional rutin,” tandasnya.
“Bagaimana Bu Gubernur di akhir masa jabatannya akan bisa kemudian menyampaikan informasi program-programnya, kemudian unggulan-unggulan programnya ketika semua hal yang berkaitan dengan itu dipangkas habis di dalam APBD 2023 dan kami tidak dapat menyentuh itu. Ini yang menurut saya untuk kemudian menjadi pertimbangan. Sehingga saya ada usulan konkrit pimpimpinan, yang pertama kami minta Paripurna pengesahan APBD 2023 untuk ditunda,” sambungnya.
Siswanto membeberkan alasan usulan penundaan tersebut diantaranya karena masih butuh pembahasan terkait dana cadangan Pilkada. Kemudian, juga terkait dengan penyertaan modal yang harus ada Perda penetapan terlebih dahulu. Namun, terkait dengan hal ini semua masih belum jelas.
“Yang kedua, terkait dengan paripurna hari ini. Saya, karena sesuai dengan agenda yang seharusnya, Banmus itu harusnya ada pengambilan keputusan. Mohon izin saya untuk paripurna hari ini mohon pamit terlebih dahulu karena tidak sesuai lagi dengan keputusan badan musyawarah yang saya ikuti,” pungkasnya yang kemudian melakukan walk out.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim sekaligus pimpinan rapat paripurna, Anik Mashlachah menerangkan bahwa pimpinan diperkenankan mengambil kebijakan perubahan jadwal dalam kondisi tertentu, dan itu sudah kami lakukan. “Terkait dengan silpa bahwa ada sisa silpa setelah paripurna badan anggaran diputuskan,” tegasnya lagi, Senin (8/11/2022). (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
