Verifikasi KPU Kota Kediri Sementara Catat 200.273 Pemilih dan Coret 24.461 Pemilih Pemilu 2024

KEDIRI (Lenteratoday) - Hingga September 2022, untuk sementara jumlah calon pemilih pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 di Kota Kediri tercatat 200.273 pemilih. Dari jumlah tersebut, di antaranya 22.883 orang adalah pemilih baru yang baru memiliki hak pilih saat waktu hari H pencoblosan.

Data tersebut disampaikan Nasruddin komisioner KPU Kota Kediri Divisi Perencanaan. Disebutkan. Jumlah tersebut sementara lebih sedikit dari jumlah pemilih pada Pemilu 2019 lalu. Dimana dalam verifikasi pemilih sementara yang dilakukan KPU Kota Kediri dengan berbagai alasan telah men-drop atau mengeluarkan 24.461 nama pemilih.

“Data sementara kita mencoret 24.461 pemilih yang tercatat pada pemilu 20199 lalu. Penyebabnya antara laian, sudah meninggal dunia atau telah pindah domisili. Jadi kita telah mencoret ribuan nama pemilih,” papar Nasruddin saat acara gathering dengan jurnalis Kediri Raya, Jumat (28/10/2022) malam.

Sementara dalam verifikasi data pemilih yang dilakukan, sementara tercatat ada penambahan pemilih baru 22.883 orang. Dan pada data terakhir 20-22 Oktober ada tambahan 45 pemilih baru yang memiliki hak pilih pada saat pencoblosan Pemilu 2024.

“Dari jumlah sementara pemilih tercatat jenis kelamni wanita lebih banyak dengan jumlah 102.743 orang dan pemilih pria tercatat 97.000 orang. Ini semua data belum fixed, masih menunggu pencocokan data dari Kemendagri untuk menjadi pemilih tetap,” ujar Nasruddin.

Sementara itu, M Wahyudi, komisioner KPU Kota Kediri Divisi Sosialisasi dan Pembenatukan Badan Ad-hoc Pemilu 2024 menyatakan keinginan dan mengusulkan ke KPU Pusat anggota Badan Ad-hoc, seperti anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) diikutkan BPJS Ketenagakerjaan.

Hal itu untuk melindungi anggota Badan Ad-hoc dari seperti kejadian Pemilu 2019 lalu. Dimana anggota PPS dan PPK ratusan yang meninggal dunia akibat kelelahan saat bertugas saat pemilu berjalan dua putaran.

“Kami tidak menginginkan itu terjadi, para anggota Badan Ad-hoc dapat perlindungan tidak hanya saat menjalankan tugas saat hari pelaksanaan, tapi mendapat perlindungan sejak mengawali kerja usai dilantik,” ujar M Wahyudi sembari menembahkan saat pemilu 2019 lalu 4 petugas PPS di Kota Kediri yang meninggal dunia.

Wahyudi pesimis usulan mengikutkan Badan Ad-hoc ke BPJS Ketenagakerjaan dikabulkan KPU Pusat.Pasalnya, usulan tersebut terkait pengganggaran di KPU yang menyangkut dana yang tidak sedikit.

“Sepengetahuan saya pemberian santunan kepada anggta Badan Ad-hoc yang meninggal pada pemilu 2019 lalu tidak semua, Seperti di Kota Kediri, santuan diberikan oleh KPU Kota Kediri,” imbuh Wahyudi yang kali ini merupakan periode kedua duduk di KPU Kota Kediri. (*)

Reporter: Gatot Sunarko | Editor : Lutfiyu Handi