Madiun - Demi membantu penanganan progam pencegahan wabah virus covid-19, Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun turut mengalihkan anggaran internal sebesar Rp 4 miliar.
Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra mengatakan hal tersebut salah satu wujud DPRD untuk membantu pemerintah menanggulangi wabah corona. Andi sapaan lekatnya mengaku jika saat ini banyak kegiatan yang harus di pangkas dan dialihkan untuk penanganan covid-19.
"Pemkot mengajak DPRD untuk menyusun anggarannya. Alhamdulilah DPRD turut serta memberikan banyak anggaran khususnya dari pengalihan-pengalihan anggaran DPRD internal sendiri kurang lebih sekitar Rp 4 miliar," jelasnya, Jum'at (24/4/2020).
Lebih lanjut politisi PDI-Perjuangan ini meyakini jika pemerintah daerah (pemda) tidak main-main dengan anggaran tersebut. Apalagi menurutnya penyesuaian anggaran itu sudah di supervisi langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jadi kami yakin Pemkot Madiun melakukan yang terbaik. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kami anggarkan kemarin tidak terpakai, jadi intinya Madiun tetap zero corona," kata Andi.
Ia melihat, terkait bantuan yang telah dilakukan Pemkot Madiun selama ini sudah tepat sasaran. Namun pihaknya saat ini sedang menunggu validasi data dari Pemkot tentang tenaga kerja sektor informal. Nantinya pekerja di sektor tersebut akan diberi bantuan sifatnya stimulus berkelanjutan selama ada pandemi corona.
"Kita akan menggunakan data dari Pemkot tersebut. Sementara kita menggunakan data BPNTD dari pemerintah pusat dan daerah sampai nanti data kita siap dan akan kita gunakan sebagai acuan pemberian bantuan," pungkasnya.
Kendati demikian apabila ada masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan san kelewatan mendapatkan bantuan tersebut, ia menyarankan agar datang ke rumah dinas walikota. Syaratnya warga hanya cukup membawa KK dan KTP dan menunjukan surat dari kelurahan. (Sur)
.jpg)
.jpg)
