MALANG (Lenteratoday) – Semakin giat turunkan angka stunting, Pemerintah Kota Malang terapkan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 5 pilar untuk menimbulkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kesehatan.
“Yang dibahas hari ini adalah bagaimana kita memberikan literasi kepada masyarakat bahwa kebersihan sebagaian dari iman itu bukan hanya omong kosong. Kenapa pakai berbasis pada masyarakat? Karena kita ingin memunculkan kesadaran masyarakat sehingga goalnya adalah kesadaran kesehatan masyarakat Kota Malang meningkat,” ujar Sutiaji selaku Wali Kota Malang, ditemui usai menghadiri dan memberi sambutan dalam acara Monev Kesehatan Lingkungan Pada Percepatan Kelurahan STBM 5 Pilar untuk percepatan stunting, Selasa (18/10/2022).
Dilanjutkan Sutiaji bahwa ASN harus menjadi panutan masyarakat untuk dapat menjaga kesehatan, sebab menurutnya saat ini kesadaran kesehatan masyarakat Kota Malang dapat dikatakan melemah. Hal tersebut diketahui dari data yang tercatat pada BPJS Kesehatan Kota Malang.
“Kesadaran kesehatan masyarakat kita ini melemah, dan ini terpotret dari laporan BPJS. Padahal Kota Malang sudah pakai UHC yang seluruhnya sudah masuk ke BPJS, tapi apa yang terjadi? Bahwa masyarakat ternyata terjadi penurunan dalam menjaga kesehatannya. Inilah PR kita semua bagaimana membangun STBM 5 pilar,” jelasnya.
Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut Sutiaji memberikan apresiasi kepada 3 Kelurahan di Kota Malang yakni Cemorokandang, Sawojajar, dan Arjosari yang sudah mendeklarasikan sebagai wilayah yang menerapkan STBM 5 pilar untuk penurunan angka stunting.
“3 daerah ini menjadi pilot penerapan STBM dan sudah mencapai 100 persen terlebih di pilar ke 1 (Stop Buang Air Besar Sembarangan) tapi yang pilar 2 sampai 5 itu minimal 50 persen,” ungkapnya.
Lebih lanjut, berkaitan dengan kondisi sanitasi Kota Malang, Sutiaji menyebutkan perbandingan dengan penurunan angka kumuh di Kota Malang yang saat ini mencapai 80%. Oleh karena itu, sambungnya, apabila Kota Tanpa Kumuh dapat diatasi, maka permasalahan sanitasi seharusnya juga dapat terpecahkan.
“Kota Ku (Kota tanpa kumuh) sudah luar biasa karena penurunan angka kumuh di Kota Malang itu sudah di angka 80% dari 600 hektare tinggal 70 hektar. Jadi insyaallah di Kota Malang ini kalau nanti ini kan berbasis masyarakat jadi masyarakatnya harus melapor terkait dengan masalah sanitasi di lingkungannya,” sambungnya.
Sementara itu, disinggung terkait adanya infrastruktur untuk penunjang sanitasi masyarakat, Sutiaji menjelaskan bahwa pihaknya telah menyediakan anggaran sekitar Rp. 14 miliar yang berasal dari pemerintah pusat.
“Makanya kita lihat dulu, ini kan sebenarnya sudah linear dengan RPJMD kita, makanya tadi LH masuk berkaitan dengan masalah kebersihan, kemudian PU juga masuk. Kalau sanitasi kita kan tadi yang namanya komunal sudah di semua titik disediakan,” pungkasnya.
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Endang Pergiwati
.jpg)
.jpg)
