MALANG (Lenteratoday) – Gubernur Jawa Timur menyalurkan program perlindungan sosial pengendalian inflasi kepada masyarakat yang terdampak kenaikan BBM. Adapun rincian penerima bantuan yakni 5 bansos disabilitas, 8 balita stunting, kemudian subsidi bebas pajak 100% untuk kendaraan yang diperuntukkan pada 20 kendaraan mikrolet dan 8 ojek online, serta 50 pelaku usaha ultra mikro se Jawa Timur.
“Jadi ini adalah program perlindungan sosial untuk masyarakat yang terdampak kenaikan BBM, yang pertama yakni kita memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas. Sebenarnya setiap bulannya penyandang disabilitas ini sudah mendapat asistensi sebesar 300 ribu dari pemprov. Tapi karena ada kenaikan BBM ini di top up sebesar 600 ribu, dicairkan September 300, nanti November 300,” terang Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, ditemui usai memberikan sambutan dan bantuan, Jum’at (23/9/2022).
Kemudian, Khofifah menjelaskan terkait bantuan yang diberikan kepada Ojek Online (ojol) serta sopir angkutan umum kota (angkot) yakni berupa pemberian subsidi bebas pajak 100%.
“Jadi bagi mereka yang terkonfirmasi melalui aplikator, yakni ojol dan angkot ini mereka dibebaskan 100% pajaknya. Kalau ada yang belum terkonfirmasi saya minta tolong semua bisa membantu menyampaikan semaksimal mungkin agar hari ini juga mereka bisa mengakses program ini,” ungkapnya.
Khofifah menekankan bahwa khusus untuk subsidi yang diberikan kepada ojol adalah bersifat unlimited. Yang artinya selama pekerja ojek online dikonfirmasi oleh sistem, dipersilahkan untuk mengakses aplikasi pada seluruh UPT Bapenda dan samsat se Jawa Timur, sebab data tersebut terdapat di aplikator seluruh samsat di Provinsi Jawa Timur.
Penerima bantuan berikutnya diberikan kepada pelaku usaha ultra mikro, yang meskipun disampaikan oleh Gubernur Jatim bahwa pemberian bantuan sebesar 500 ribu tersebut sebetulnya tidak berkaitan dengan program perlindungan sosial terdampak BBM. Melainkan berasal dari Baznas (Badan Zakat Nasional) yang bergantian dengan BUMD yang sama sama memiliki format zakat produktif.
Disisi lain, terkait dengan upaya pengendalian inflasi, Khofifah kemudian menyebutkan bahwa telah dilakukan operasi pasar di 25 titik pasar yang menjadi sampling BPS di Jawa Timur.
“Jadi ada 25 (operasi pasar) di Jawa Timur. Kalau di kota Malang ada 2 pasar. Operasi pasar dilakukan untuk bisa memberikan keringanan harga kepada masyarakat. Kalau inflasi tinggi maka potensi penurunan daya beli itu terjadi, kalau daya beli turun, maka potensi pada kenaikan kemiskinan bisa meningkat, ini yang kita mau stabilkan,” paparnya.
Diakhir, Khofifah menambahkan bahwa setiap adanya program pemberian bantuan seperti ini selalu diikutsertakan pemberian bantuan kepada ibu hamil dan balita stunting, yang harapannya tentu untuk menurunkan angka stunting di Jawa Timur. Selain itu, meskipun tidak turut hadir dalam menerima bantuan secara langsung, Khofifah mengatakan bahwa nelayan juga termasuk penerima bantuan subsidi sebesar 600 ribu. (*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
