SURABAYA (Lenteratoday) – Aksi mahasiswa dalam menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus terjadi. Massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya menyampaikan aksi penolakan tersebut di depan kantor DPRD Jatim, Kamis (8/9/2022) sore.
Aksi tersebut mendapat tanggapan dari Pimpinan dan anggota DPRD Jatim, diantaranya Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar dan sejumlah anggota yaitu Reno Zulkarnaen, Agus Dono, dr Agung Mulyono, Zainal Abidin, Subianto, dan Hartoyo. Mereka menemui massa aksi yang berada di jalan raya di depan DPRD Jatim.
Ravi Hafidz, ketua DPD GMNI Kota Surabaya, dalam orasinya mengatakan bahwa BBM merupakan instrumen primer dalam penggerak roda perekonomian negara. Hal itu tidak lepas karena BBM menjadi variabel penentu harga kebutuhan pokok masyarakat.
"BBM diperlukan dalam proses distribusi bahan pokok masyarakat sehingga apabila terjadi kenaikan harga BBM otomatis mengakibatkan gejolak ekonomi masyarakat secara keseluruhan di segala lini," kata Hafidz.
Lebih lanjut, Hafidz mengatakan bahwa kenaikan harga BBM pada pemerintahan Jokowi ini cukup mengejutkan masyarakt. "Kenaikan tersebut sangat mengejutkan masyarakat karena beberapa hari sebelumnya Presiden Jokowi berstatement di media bahwasannya tidak akan ada kenaikan harga BBM hingga akhir tahun 2022," terangnya.
Pemerintah mengambil langkah menaikkan harga BBM subsidi itu dengan dalih sebagai upaya pengamanan cadangan fiskal negara dan penggunaan APBN Tahun Anggaran 2022 di sektor subsidi bahan bakar migas.
Sebagai gantinya, lanjut Hafidz, pemerintah berdalih akan memberikan jaring pengaman ekonomi masyarakat dengan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 16 juta buruh dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada buruh dengan upah di bawah 3,5 juta.
Tapi faktanya, jaring pengaman ekonomi yang disiapkan pemerintah hanya bersifat temporer. Hal tersebut dikarenakan kenaikan harga bahan pokok dan laju inflasi meningkat lebih cepat dan tinggi sehingga tidak mampu tercover oleh jaring pengaman ekonomi yang telah disiapkan pemerintah.
"Itu sama saja mengalihkan beban pemerintah kepada rakyat. Karena itu DPC GMNI Surabaya mengecam kenaikan harga BBM subsidi dan mengambil sikap untuk demonstrasi," tegas Hafidz.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar yang menemu massa aksi berjanji akan meneruskan aspirasi GMNI ke DPR RI melalui institusi DPRD Jatim. "Saya selaku wakil ketua DPRD Jatim bersama anggota Fraksi Partai Demokrat setuju menolak kenaikan harga BBM. Dan akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke DPR RI," tegas politikus asli madura ini di atas mobil komando massa aksi.
Usai aspirasi diterima oleh pimpinan DPRD Jatim, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam wadah GMNI itupun berangsur-angsur menyudahi aksi dan membubarkan diri kembali ke tempat mereka masing-masing secara tertib dibawah pengamanan aparat kepolisian yang mengawasi jalannya aksi demo yang kondusif tersebut. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
