
MALANG (Lenteratoday) - Ratusan mahasiswa se-Malang Raya kembali menggelar aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan gedung Balaikota Malang dan gedung DPRD kota Malang, Kamis (8/9/2022). Mereka juga menyampaikan beberapa tuntutan lainnya.
Massa aksi yang dipelopori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Malang Raya tersebut menyebut sebagai perpanjangan tangan rakyat kecil yang tidak terima jika harga BBM naik. Mereka menilai, kenaikan harga BBM sangat berpotensi menyengsarakan rakyat Indonesia.
“Perjuangan adalah lambang bahwasannya tekat itu membaja! Disini kita ada untuk memperjuangkan hak rakyat, tidak peduli dengan banyaknya massa yang hadir dari berbagai universitas di Malang, asal tujuannya tetap satu, yakni kita sepakat untuk menuntut menurunkan harga BBM bersubsidi," ujar dari salah satu orator yang mengenakan almamater Universitas Gajahyana Malang.
"Jangan biarkan rakyat ditindas dengan dalih menggeser dana subsidi untuk BLT! Kami hanya meminta BBM turun kembali pada harga semula,” sambungnya.
LA Rian Hidayat, mahasiswa yang menjadi salah satu orator serta ketua dari HMI kota Malang, menegaskan bahwa sangat tidak masuk akal apabila pemerintah menaikkan harga BBM. Melihat masih banyaknya anggaran untuk operasional Proyek Strategis Nasional (PSN) yang justru tidak berdampak pada masyarakat. Oleh karena itu, ia kembali menuntut agar perwakilan rakyat yakni DPRD kota Malang bertemu massa aksi dengan jumlah yang lebih banyak kali ini.
“Kita menuntut agar perwakilan 6 fraksi beserta ketua DPRD bergerak menemui kita. Kita memohon dengan sangat atas kerjasamanya, tunjukkan jika memang benar benar perwakilan dari rakyat! Hari ini kami kami disini memperjuangkan suara rakyat, wahai bapak dan ibu semuanya!” soraknya di depan gedung DPRD kota Malang.
Tidak lama dari seruan massa aksi, ketua DPRD kota Malang beserta 6 perwakilan fraksi partai politik turun untuk menemui mahasiswa. Dengan bergabungnya anggota dewan tersebut, disampaikanlah tuntutan massa yang termuat dalam Nota Kesepakatan BEM Malang Raya dengan DPRD kota Malang yang berisi sebanyak 6 tuntutan dari mahasiswa atas dampak kenaikan BBM bersubsidi.
“Dengan ini, kami sampaikan isi nota kesepakatan yang termuat tuntutan rakyat Malang Raya. Di antaranya adalah kami menolak tegas kenaikan harga BBM subsidi. Kedua, kami mendesak pemerintah menerapkan subsidi BBM yang tepat. Ketiga, kami menolak pemberian dana BLT sebagai dalih penggeseran subsidi BBM. Keempat, menuntut pemerintah untuk menstabilkan bahan-bahan pokok. Kelima, menuntut pemerintah untuk fokus pada pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan terakhir, keenam yakni menuntut pemerintah untuk menunda PSN,” papar Zulfikri Nur Fadhila, Koordinator BEM Malang Raya, saat menyampaikan nota kesepakatan di hadapan anggota dewan.
Selanjutnya, Zulfikri menyampaikan pihaknya memberikan waktu satu minggu untuk menyelesaikan tuntutan. Kemudian, apabila dalam waktu 7x24 jam tidak kunjung ada aksi dan tindak lanjut dari pemerintah kota Malang, maka ia menyatakan mahasiswa akan turun dalam aksi yang lebih besar.
Di sisi lain, dari pihak pemerintah yang diwakilkan ketua DPRD kota Malang menjawab dan menerima isi dari nota kesepakatan atas tuntutan mahasiswa tersebut. Namun, pihaknya menekankan sekali lagi bahwa kewenangan DPRD kota Malang hanya terbatas di tingkat kota Malang saja.
“Kami mendengarkan suara masyarakat, kita sampaikan suara kita bersama ke pusat. Kami sedang membahas perubahan anggaran untuk jaring perubahan untuk operasi pasar. Dengan APBD kota Malang, kami berikan subsidi harga sembako, kami turunkan harga bahan pokok, itulah yang bisa kami lakukan,” jelas I Made Rian Diana Kartika, Ketua DPRD kota Malang, usai mendengarkan isi nota kesepakatan mahasiswa Malang Raya.
Untuk informasi, 6 fraksi DPRD kota Malang sepakat menolak kenaikan harga BBM. Aksi dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan oleh masing-masing anggota dewan sebagai perwakilan fraksi dan ketua DPRD kota Malang serta ketua koordinator BEM Malang Raya. Diakhir sebelum pembubaran, mahasiswa meminta pernyataan dari masing-masing perwakilan fraksi atas penolakan naiknya harga BBM. (*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi