Kejutan dari KompleksParlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/9) dini hari tadi. Di tengah hujan kritikpelanggaran etik, Mantan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi IrjenFirli Bahuri ditetapkan sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK)periode 2019-2023. Sarkasme, komisi antirasuah jadi Mabes Polri Cabang Kuninganpun menyeruak.
"Bayangkanjadi apa negeri ini kalau KPK nanti cuma jadi seolah Mabes Polri CabangKuningan. Jadi alat melindungi kepentingan politik, ini sama dengan Orde Barujilid II," ujar Penasihat Komisi saat mendengar kabar tersebut.
Menurut Tsani, dipilihnya Firli Bahuri sebagai ketua KPKperiode 2019-2023 berpotensi menjadi alat untuk melindungi kepentingan politik.Terpilihnya Firli sebagai Ketua KPK yang baru menjadi ironi karena KPK sebelumnyamenyatakan bahwa dia melanggar kode etik berat.
Setidaknya ada tiga peristiwa yang dicatat KPK terkaitpelanggaran itu. Pertama, pertemuan Firli dengan mantan Gubernur Nusa TenggaraBarat Tuang Guru Bajang (TGB) di NTB pada 12 dan 13 Mei 2018. Kemudian, KPKmencatat Firli pernah menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa dilobi KPK pada 8 Agustus 2018. Setelah itu, KPK juga mencatat Firli pernahbertemu dengan petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta pada 1November 2018.Bahkan, KPK sudah melayangkan surat resmi terkait hal tersebut keDPR RI.
Untuk diketahui, Irjen Firli Bahuri saat ini masih menjabatsebagai Kapolda Sumatera Selatan. Dia juga merupakan mantan Deputi PenindakanKPK. Irjen Firli mendapat suara dari seluruh anggota Komisi III, yaitu 56orang. Hal tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisi III di KompleksParlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/9) dini hari. "Berdasarkan diskusi,musyawarah dari seluruh perwakilan fraksi yang hadir menyepakati untuk menjabatKetua KPK masa bakti 2019-2023 sebagai ketua adalah saudara Firli Bahuri,"ujar Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin saat memimpin rapat.
Tsani menyatakan siap mundur sebagai penasihat sebelumpimpinan baru komisi antirasuah periode 2019-2023 dilantik. Ia menambahkan,dirinya bersama pegawai komisi antirasuah lainnya akan terus fokus padaperjuangan antikorupsi hingga masa pimpinan KPK periode 2015-2019 berakhir padaDesember 2019. "Menuntas perjuangan tersisa dan mundur sebelum pimpinan barudilantik," kata Tsani.
Sementara itu, Saut Situmorang sudah resmi menyatakan mundurdari jabatan Wakil Ketua KPK. Ini surat perpisahan Saut kepada segenap jajaranpegawai lembaga antirasuah itu.Saut menyatakan mundur dari pimpinan KPK mulaiSenin 16 September 2019. Sebelum mundur, dia akan melaksanakan dua kegiatanlagi di luar Jakarta.
"Saudara saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan yangmengasihi kita semua. Izinkan saya bersama ini menyampaikan beberapa halsehubungan dengan pengunduran diri saya sebagai pimpinan KPK, terhitung mulaiSenin 16 September 2019 (masih ada dua kegiatan lagi di Yogyakarta Sabtu-Minggu14/15 September 2019, Jelajah Dongeng Anti Korupsi)," kata Saut dalamsuratnya, Jumat (13/9).
Pengunduran diri ini dilakukan Saut usai DPR memilih IrjenFirli Bahuri sebagai Ketua KPK pada dini hari tadi. Saut juga menitip pesankepada Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo agar tetap konsisten. Diamengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai KPK. Surat inidikirimkan Saut via email kepada pegawai KPK.
Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan itumenjadi kewenangan KPK."Itu sudah lolos pansel dan prosedurnya semuanyaada di, kewenangan DPR," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara,Jakarta Pusat, Jumat (13/9).Hal itu disampaikan Jokowi dalam tanya jawab dijumpa pers mengenai revisi UU KPK. Dalam jumpa pers itu, Jokowi memaparkancatatannya terhadap draf revisi UU KPK yang diusulkan DPR.
Kepolisian RI atau Polri menyambut baik dipilihnya Firlisebagai ketua KPK. Apalagi, menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat HumasPolri Brigen Dedi Prasetyo, Firli dinilai hasil pilihan Komisi III DPR dalamproses yang akuntabel. "Polri sangat menghargai kemudian memberikanapresiasi kepada anggota legislatif, DPR RI, yang telah melaksanakan prosespenentuan capim KPK secara demokratis, kemudian transparan," kata Dedi diMabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (13/9).
"Publik semua bisa melihat, disiarkan secara live,langsung, secara akuntabel dan sesuai dengan kompetensinya," ujarnya.Menurut Dedi, saat ini hubungan antara institusi kepolisian dengan KPK sangatsolid dalam penegakan hukum terkait kasus korupsi. "Tentunya saat inimemang hubungan antara Polri dan KPK sudah sangat solid, dalam hal penegakanhukum terhadap pemberantasan korupsi, juga hubungan sangat baik sekali,"ujarnya.
"Dari mulai proses-proses penangkapan, penyitaan,penggeledahan, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya supervisi terhadapkasus-kasus korupsi yang ditangani Polri, sangat baik hubungannya denganKPK," kata dia.(dtc,kcm,ins)
.jpg)
.jpg)