Pamekasan - Berdasarkan sebaran Covid-19 di Kabupaten Pamekasan, dengan jumlah tiga kasus positif Covid-19, Ketua Komisi III DPRD Pamekasan, Ismail dalam rapat paripurna mengusulkan penerapan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Hal itu dilakukan sebagai ikhtiar dan ketegasan pemerintah untuk memutus mata rantai pandemi covid-19. “Saya kira cara memutus perkembangan Covid-19 ini, dengan cara PSBB seperti yang diatur oleh pemerintah no 21 tahun 2020, itu kuncinya,” ucapnya.
“Kerena percuma imbuan segala macam sementara aktivitas sosial masyarakat tetap seperti biasa,” tambah Ismail. Selasa (14/4/2020).
Dia menyampaikan pemerintah harus tegas memberi kebijakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2O2O, tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-I9)
“Jangan hanya persoalan ekonomi misalnya, pemerintah takut mengambil sikap untuk pembatasan sosial bersekala besar memang di situ ada konsekuensi,” jelasnya.
Konsekuensi yang dimaksud, menurut Ismail, pemerintah harus memenuhi kebutuhan dasar penduduk atau kebutuhan pokok masyarakat setempat. “Jangan lelet, jangan menunggu korban lalu pemerintah mengambil kebijakan,” tegasnya.
Sementara ketua Satgas Kabupaten Pamekasan, Totok Hartono, mengatakan akan mengkaji usulan PSBB tersebut. “Pesatnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan. Satu contoh pertimbangan sumberdaya, pangan misalkan, karena PSBB ini meliputi provinsi atau kabupaten. Bagaimana teknisnya, ini perlu kajian, usulannya kita kaji. Karena usulannya Kepada Menteri Kesehatan melalui Gubernur,” terangnya.
Sebagai langkah pertimbangan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan harus terlebih dahulu mengumpulkan data untuk menentukan kebijakan PSBB. “Kita dimintai data, sekarang tentang data kecamatan dan desa, nanti kita tentukan. Apakah risikonnya tinggi atau sedang, jadi kita berdasarkan data,” pungkasnya. (wan)
.jpg)
.jpg)
