MALANG (Lenteratoday) – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 kota Malang diproyeksikan mencapai Rp 2,578 Triliun. Untuk itu, DPRD setempat meminta supaya lebih focus pada program prioritas daerah.
Proyeksi APDB tersebut disampaikan juru Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, Rahman Nurmala, saat menyampaikan hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2023 terkait perubahan/penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah dalam rapat peripurna, Rabu (3/8/2022).
“Pemerintah Daerah supaya lebih mengutamakan program efisiensi dan penggunaaannya yang harus diprioritaskan dan difokuskan pada Program Prioritas Daerah,” saran Nurmala.
Lebih lanjut, Nurmala menjelaskan proyeksi APBD 2023 tersebut tertuang dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2023. Proyeksi sebesar Rp 2.578.616.351.778 ini berasal dari perubahan pada plafon anggaran di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
Nurmala menyebutkan bahwa terdapat 10 OPD yang anggarannya mengalami penyesuaian dalam rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023. Yang pertama yakni pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp 22.500.000.000 dari rancangan awal Rp 635.403.689.660 menjadi Rp 657.903.689.660.
“Penambahan anggaran ini terdiri dari rombel dan re-grouping sekolah sebesar Rp 10.000.000.000, Rehab satuan pendidikan sebesar Rp 7.500.000.000 dan Rp 5.000.000.000 untuk operasional,” jelasnya.
Kemudian yang kedua, adanya pengurangan pagu anggaran sebesar Rp 20.000.000.000 pada Dinas Kesehatan. Namun, juga terjadi penambahan belanja yang bersumber dari pendapatan BLUD pada RSUD Kota Malang sebesar Rp 25.000.000.000. Hal ini menjadikan rancangan anggaran awal pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 371.506.774.571 menjadi Rp 376.506.774.571.
Selanjutnya, ada penambahan pagu anggaran pada Dinas PUPRPKP sebesar Rp 2.000.000.000, yaitu untuk City Planning Gallery sebesar Rp 1.500.000.000 dan rehab gedung serbaguna Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru sebesar Rp 500.000.000.
“Keempat, penambahan pagu anggaran pada Satpol PP sebesar Rp 1,3Milyar. Kelima yakni penambahan pagu anggaran pada BPBD sebesar Rp 500 juta,” sambungnya.
Selanjutnya yang keenam, adanya penyesuaian belanja anggaran Samgebunbasa sebesar Rp 592.000.000 yang dialihkan untuk penanganan stunting sebesar Rp 500.000.000 dan Rp 92.000.000 untuk pemberdayaan karangtaruna.
Ketujuh, penambahan pagu anggaran pada Disnaker PMPTSP sebesar Rp 500.000.0000 untuk promosi investasi. Kedelapan, adanya pengurangan pagu anggaran pada Dinas Lingkungan hidup sebesar Rp 18.871.920.000 dari anggaran Ruang Terbuka Hijau (RTH, yaitu Buring sebesar Rp 15.007.920.000 dan rehab alun-alun Tugu sebesar Rp.3.864.000.000. Kesembilan, penambahan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 300.000.000.
“Dan terakhir, penambahan anggaran pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan perdagangan sebesar Rp 5.217.920.000, yaitu untuk revitalisasi Pasar Kebalen sebesar Rp 3,5 milyar, untuk perpustakaan dan penambahan sarana MCC serta pengembangan UMKM dan digitalisasi koperasi sebesar Rp 1.717.920.000,” tandas Nurmala.
“Semua hasil pembahasan Rancangan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 baik rincian penyesuaian anggaran PAD maupun Belanja Daerah agar dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh DPRD Kota Malang dalam agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, Kamis (4/8/2022) besok,” pungkasnya. (*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
