Deklarasi JPM, Gubernur Khofifah Berharap Sosialisasi Pancasila Terintegrasi dengan Elemen Lain

SURABAYA (Lenteratoday) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyambut dan mendukung hadirnya Jejaring Panca Mandala (JPM)  kabupaten/kota seluruh Jawa Timur. Khofifah berharap, sosialisasi Pancasila harus terintegrasi dengan elemen lain yaitu Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan UUD 45 yang menjadi empat pilar bangsa.

“Alhamdulillah, Jatim diberi kesempatan pertama untuk membangun jejaring Panca Mandala. Mandala ini sebetulnya kalau kita terbiasa menyebut pentahelix ya pentahelix itu, ada  government, ada private sector, ada media, kemudian ada perguruan tinggi dan kemudian society,” kata Gubernur Khofifah setelah Deklarasi JPM se Jatim di Gedung Negara Grahadi, Kamis (28/7/2022).

Khofifah juga menekankan bagaimana nantinya jejaring bisa ada di antra seluruh elemen strategis di semua lini, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota. Sehingga, terbangun sinerga dan kolaborasi bahwa ada Pancasila yang menjadi dasar Negara yang penguasaannya antara lain lewat berbagai program-program sosialisasi pemahaman dan implementasi dalam keseharian.

“Tadi saya usul, selain Pancasila harus terintegrasi dalam proses sosialisasi itu. Jadi, setelah Pancasila Bhineka Tunggal Ika, setelah itu kemudian NKRI, setelah itu UUD 45. Ini harus menjadi satu kesatuan dalam proses bersosialisasi bahwa Allah memberikan Anugerah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 714 suku bangsa, ini anugerah yang luar biasa yang harus saling kita jaga harmonious partnership di antara yang satu dengan yang lain,” tandasnya.

Sebelumnya, dalam sambutan, Gubernur Khofifah mengatakan program penguatan nilai-nilai Pancasila oleh JPM kabupaten/kota seluruh Jawa Timur sangat baik dan mengandung arti kepahlawanan dan patriotisme. "Dari Bumi Majapahit (Jawa Timur) inilah, dari bumi inilah Bhinneka Tunggal Ika dan kata Nusantara diperkenalkan," ujar Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah juga mengatakan bahwa JPM mendapat mandat yang berat, tapi dengan kerjasama dan sinergi mandapat tersebut dicari solusinya. Bersama dengan pemerintah pusat, provinsi dan daerah saling menguatkan membangun nasionalisme.

Dia juga menegaskan bahwa JPM harus tetap semangat, dengan ikhtiar dan keyakinan untuk mengimplementasikan nilai pancasila. "Bahkan sudah saya diskusikan, menanamkan nilai pancasila sudah dimulai sejak PAUD tidak cukup hanya mulai tingkat SD, SMP dan SMA saja," tandasnya.

Sebab, ideologi Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus dijaga dan kemudian diimplementasikan.  Sehingga, harus dibangun lebih fundamental dari anak-anak PAUD.  Namun, karena PAUD, TK, SD, SMP ada di dalam koordinat kewenangan Bupati Walikota maka dia memohon supaya JPM  mengkomunikasikan pada forum PAUD pada persatuan guru TK terkait dengan sosialisasi tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, , Prof Yudian Wahyudi, MA.PhD mengatakan JPM adalah jejaring kolaborasi multi pihak, yang mempertemukan lima unsur yaitu Pemerintah, Pelaku Usaha, Akademisi, Media dan Organisasi Kemasyarakatan. JPM diharapkan dapat mendukung upaya Pembinaan Ideologi Pancasila, serta mendukung kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila.

"BPIP mendorong terbentuknya JPM agar dapat sinergis, efektif, efisien dan berdampak luas di seluruh wilayah Indonesia, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembumian Pancasila," kata Yudian.

Bahkan Yudian yakin dengan Jawa Timur menjadi provinsi pertama di Pulau Jawa, serta terbanyak membentuk JPM sampai saat ini. Diyakini mampu bekerja sama mempertemukan pemangku kepentingan dan masyarakat dari berbagai jalur, agar dapat membuka ruang partisipasi yang lebih besar dan lebih cepat mengatasi permasalahan di masyarakat.

"Terakhir saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur dan Kepala/Wakil Kepala Daerah se Jawa Timur atas dukungannya, sehingga pembentukan pengurus JPM ini bisa terlaksana," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara BPIP RI dengan Gubernur Jawa Timur dan Kepala/Wakil Kepala Daerah se Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Kemudian juga dilakukan deklarasi JPM Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota seluruh Jawa Timur, untuk menyatakan kebulatan tekad dalam mendukung Pembinaan Ideologi Pancasila di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Dilanjutkan Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara BPIP dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur.

Deklarasi dilakukan di hadapan Kepala BPIP, Prof Yudian Wahyudi, MA.PhD ; Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringam BPIP, Ir Prakoso MM; Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri,  Drs Bahtiar MSi; Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; serta Kepala/Wakil Kepala Daerah se Jawa Timur. (*)

Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi