21 April 2025

Get In Touch

Gubernur Khofifah Harapkan Himperra Bersinergi untuk Kebangkitan Ekonomi

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bertukar cinderamata dengan Ketua DPD Himperra Jatim Supratno.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bertukar cinderamata dengan Ketua DPD Himperra Jatim Supratno.

SURABAYA (Lenteratoday) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mendukung apa yang menjadi harapan dan keinginan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra). Selain itu, Gubernur Khofifah juga berharap adanya sinergitas antara pemerintah dengan Himperra untuk kebangkitan ekonomi khususnya UMKM.

“Saya rasa, saya dengan sukacita untuk melanjutkan apa yang menjadi harapan dan keinginan Himperra Jawa Timur,” kata Gubernur Khofifah, saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Himperra di Hotel Bumi Surabaya, Selasa (26/7/2022).

 Gubernur Khofifah juga menandaskan terkait dengan harapan Himperra juga harus menginventarisir  mana yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

“Kita kemudian bersurat kepada institusi yang memang punya kewenangan untuk melakukan deregulasi dari regulasi yang ada, perasaan saya sangat efektif. Artinya kalau itu menjadi kewenangan pusat dan kemudian Pemprov dalam hal ini Gubernur harus bersurat resmi atas keputusan rakerda Himperra,” katanya.

Terlebih lagi terkait dengan perumahan, Khofifah menandaskan bahwa hal itu menjadi kebutuhan pemenuhan kesejahteraan masyarakat yang memang harus dipenuhi. Namun, menurutnya ada proses-proses pada saat perumusan regulasi yang implementasinya menjadi tidak mudah.  Maka, Gubernur meminta supaya apa yang menjadi problem supaya didentifikasi dan kemudian menjadi rekomendasi dari Rakerda Himperra kali ini.

“Apa yang kemudian menjadi inisiasi tadi di Bojonegoro ada komunitas IKM produktif. Kalau besok Pak Suprapno berkanan, besok itu akan ada Expo UMKM, sekaligus HUT koperasi. Apa yang bisa disinergikan kalau sekedar untuk ganti ganti rombong di Pemprov bisa support,” tandasnya.

Lebih lanjut dia menandaskan sinergi antara Himperra dengan pemerintah juga bisa dilakukan. Gubernur Jatim pertama ini mengatakan bahwa yang bisa disinergikan soal permodalan. “Di sini ada Pak Drajat, (Kadisperindag), ada Pak Iwan ini ada program yang biasa kita berbagi zakat produktif. Tidak harus ke sini kita yang ke Bojonegoro kalau ada di Madiun kita yang ke Madiun, kalau ada di Bangkalan kita yang ke Bangkalan,” katanya.

Lebih lanjut, gubernur yang juga mantan menteri social ini menandaskan bahwa kontribusi UMKM di Jawa Timur ini 57,81% terhadap PDRB Jawa Timur. Maka, dibutuhkan penguatan dan bukan sekedar perlindungan. Penguatan yang dilakukan baik pada sisi permodalan, mentoring, dan manajemen.

“Apalagi kalau di Himperra menyiapkan corner yang memungkinkan mereka bisa berdagang relatif akan lebih terlindungi. Karena pasti ada ruangan yang mereka punya tempat yang tidak harus berkeliling misalnya. Nah, ditambah disitu program digital ekosistemnya.  Ada yang jualan bakso, ada yang jualan soto dan seterusnya mereka bisa menerima pesanan secara online,” tegasnya.

“Tambahan-tambahan sederhana seperti itu bisa disiapkan oleh Himperra, bisa disiapkan oleh kabupaten kota, bisa juga kami yang support. Sehingga  tempat itu akan menjadi etalase mereka, tetapi mereka juga siap memberikan layanan kepada pelanggan pelanggan yang terakses secara online,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPD Himpera Jatim, Supratno  mengatakan bahwa ada dua rekomendasi yang dihasilkan dari Rakerda ini. Rekomendasi tersebut yaitu rekomendasi internal mengenai organisasi Himperra itu sendiri, dan rekomendasi eksternal itu adalah menyangkut memberikan rekomendasi pada pemerintah.

“Misalnya persoalan perizinan perumaha ini kan, seperti pengaruh perubahan system perizinan terhadap berubahan ekonomi di sektor property. Awal mula seorang pengembang itu membangun kawasan, penjual unit itukan bermula dari perizinan. Ketika perizinan ini lambat, maka tentunya akan mengalami stagnan dan ekonomi juga akan mengalami kemacetan dan kelambatan,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, Supratno berharap Himperra dengan pemerintah provinsi Jatim sebagai regulator dan koordinator kabupaten/kota bisa berharap sinergi yang saling menguntungkan. Sebab ada banyak juga jargon jargon memudahkan tidak mempersulit, namun faktanya perizinan masih sulit. (*)

Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi

Share:
Lentera.co.
Lentera.co.