Sidoarjo – Dalam upaya penanganan penyebaran Covid 19, Pemkab Sidoarjo memberikan jaminan hidup kepada pasien yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) per tanggal 2 April 2020. Namun pada kenyataannya program tersebut banyak mengalami kendala.
Kendala di lapangan diantaranya pada pendistribusian jaminan hidup berupa nasi kotak pada PDP yang diisolasi secara mandiri. Untuk itu, Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin duduk bersama dengan para relawan di Pendopo Delta Wibawa untuk mendiskusikan kendala – kendala di lapangan, Kamis (9/4/2020)
Relawan tersebut diantaranya dari Tagana dan Forum Relawan Sidoarjo Tangguh (Forest), yang terdiri dari relawan Sedekah Rombongan, Info Lantas Sidoarjo (ILS), Galena.
“Pada kondisi semacam ini kita harus tanggap dengan kondisi masyarakat, yang pertama kita harus mencukupi anggaran dan barangnya, dan yang kedua harus tepat sasaran pembagiannya dan pendataannya," pinta Cak Nur, sapaan akrab Wakil Bupati Sidoarjo.
Untuk itu Cak Nur berpesan khusus untuk pembagian makan kotak pasien PDP dan keluarganya supaya dinas yang menangani beserta para relawan untuk berkoordinasi yang baik dengan pihak desa. "Urusannya dengan pendistribusian nasi kotak tiga kali sehari untuk pasien PDP adalah pertama sampai sasaran dan tepat waktu, waktu makan pagi, siang dan malam,” jelasnya.
Dari Dinas Sosial, Drs. Ahmad Misbahul Munir, M.Si, menjelaskan bahwa Dinsos membagi 3 wilayah drop makanan untuk pasien PDP setiap pagi, dengan 3 mobil. Kemudian disampaikan ke desa, dan pihak desa menyampaikan ke alamat yang dituju.
"Hanya saja kendala kami saat itu belum berkoordinasi dengan Camat dan desa, karena kami belum dapat ijin dari Dinkes data ini boleh keluar atau tidak. Pada hari Sabtu kemarin kami sudah ketemu dengan para Camat, Dinkes di Dewan dan dinkes membolehkan meneruskan data tersebut ke camat," tandasnya.
Kendala lain, tandasnya, bahwa keluarga dan tetangga yang didatangi mobil Dinsos setiap hari ini merasa tidak nyaman. Dari 45 keluarga yang hari ini, diketahui ada satu keluarga yang keberatan yaitu di Desa Sumorame. Keluarga itu meminta sembako dalam bentuk mentah bukan siap saji atau nasi kotak. “Saat ini kami siap 4 armada untuk mengantar, namun yang pasti setiap pagi 3 armada yang keliling. Untuk hari ini, pihaknya mengirim untuk 45 keluarga, dengan total 204 nasi kotak,” jelasnya
Sementara keluhan dari relawan ILS, Amelia, terkait pengiriman alamatnya tidak sesuai dengan data. Kondisi ini dinilai menghabiskan waktu karena harus mencari dulu. Selain itu APD bagi relawan juga kurang lengkap. Relawan Tagana, juga mengungkapkan ada beberapa Kepala Desa diantaranya Sumorame, Bligo, Pabean, Sedati, yang menolak pendistribusian nasi kotak ini.
"Bahkan ada PDP yang menolak pemberian nasi kotak ini, dengan alasan dari mana penetapan PDP saya. Ini perlu adanya edukasi PDP ke masyarakat, dan yang bisa melakukan adalah Puskesmas dan Dinkes,” pintanya.
Selain itu, ada juga kendala di lapangan, yakni keluarga dari pasien PDP di daerah Gedang, Porong diberhentikan dari tempat kerjanya. Padahal pasien PDP ini sudah selesai masa inkubasinya dan dinyatakan negatif. Ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga.
"Harapan saya, adanya edaran resmi dari Dinas kesehatan turun kedesa, guna membersihkan nama baik pasien PDP dan keluarganya sehingga tidak kesulitan mencari kerja. Karena yang mengeluarkan status PDP adalah Dinas Kesehatan," jelas Amalia.
Dari beberapa kendala di lapangan untuk pendistribusian nasi kotak bagi PDP dan keluarganya, Wabup mengharapkan adanya koordinasi yang baik antara dinas sosial, Dinas kesehatan, Camat dan desa terkait data PDP.
Wakil Bupati juga telah memberikan edaran untuk membentuk gugus tugas hingga ketingkat desa. Tujuannya untuk lebih mempermudah berkoordinasi. Selain itu, perubahan status PDP juga harus ada surat dari Dinas Kesehatan yang nyampek ke desa ini akan segera kita tindak lanjuti. (Pin)
.jpg)
.jpg)
